JAKARTA, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat menjemput bola ke tingkat pusat.
Memanfaatkan momentum Hari Aspirasi PKS yang digelar Fraksi PKS DPR RI, Kamis (11/6/26), rombongan wakil rakyat Kaltara ini memboyong sejumlah isu krusial demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di beranda depan NKRI tersebut.
Dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, S.T., delegasi yang beranggotakan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., H. Ladullah, S.H.I., H. Moh. Nafis, S.T., M.H., dan Komarudin, S.Kom., M.H., diterima langsung Kapoksi VII Fraksi PKS DPR RI, Alifudin, S.E.
Dalam pertemuan strategis tersebut, DPRD Provinsi Kaltara menyuarakan tiga sektor utama yang mendesak untuk diintervensi pemerintah pusat yaitu pemberdayaan nelayan, hilirisasi rumput laut, dan kemerdekaan sinyal di wilayah terpencil.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, mengawali penyampaian aspirasi dengan menyoroti sektor kelautan dan perikanan yang menjadi urat nadi perekonomian pesisir Kaltara.
Ia mendesak agar Program Kampung Nelayan tidak hanya dilanjutkan, tetapi diperluas jangkauannya.
“Program Kampung Nelayan telah terbukti memberikan manfaat nyata. Karena itu, kami meminta cakupannya diperluas agar lebih banyak nelayan di Kaltara yang merasakan dampaknya,” ujar Nasir.
Selain itu, Nasir yang didukung H. Moh. Nafis dan H. Ladullah, memberikan catatan tebal terkait potensi raksasa rumput laut Kaltara yang selama ini dinilai belum tergarap optimal karena absennya industri pengolahan lokal.
“Kaltara adalah sentra rumput laut nasional, tapi nilai ekonominya belum maksimal karena kita masih menjual bahan mentah. Kami berharap pemerintah pusat mendorong investasi pabrik pengolahan di daerah, agar nilai tambah ekonominya dinikmati langsung oleh masyarakat lokal,” tegasnya.
Tidak hanya fokus pada sektor pangan, persoalan infrastruktur digital di wilayah perbatasan juga menjadi sorotan tajam.
Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain bersama Komarudin dan H. Saleh mendesak pusat untuk segera melakukan intervensi terkait keterbatasan akses internet di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil.
Menurut mereka, transformasi digital yang merata bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar tidak semakin tertinggal dalam roda pembangunan nasional.
Di samping urusan pembangunan fisik, dalam forum tersebut DPRD Provinsi Kaltara juga meminta pemerintah pusat memberikan sosialisasi yang lebih masif dan komprehensif terkait dinamika politik nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan wacana perubahan sistem Pilkada. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di daerah.
Menutup pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain menegaskan safari politik ini merupakan bukti keseriusan legislator Kaltara dalam mengawal suara konstituen hingga ke meja kebijakan pusat.
“Sebagai daerah perbatasan dan kepulauan, Kaltara memiliki tantangan geografis yang unik. Kami memanfaatkan forum Hari Aspirasi PKS ini agar kebutuhan riil masyarakat di daerah benar-benar dikonversi menjadi kebijakan dan program konkret oleh pemerintah pusat,” pungkas Muddain.(*/mt)
Discussion about this post