TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kunjungan kerja (kunker) ke RSUD dr. H. Jusuf SK di Tarakan, Kamis (3/9/26).
Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV Tamara Moriska ini bertujuan melakukan evaluasi pelayanan kesehatan serta penyelenggaraan program kesehatan di rumah sakit rujukan utama Kaltara tersebut.
Turut hadir dalam rombongan Komisi IV di antaranya Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi IV lainnya seperti Listiani, Supa’ad Hadianto, Dino Andrian, dan Muhammad Hatta.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelayanan dan tata kelola di RSUD dr. H. Jusuf SK.
Ia menyoroti beberapa keluhan masyarakat yang masuk ke dewan, mulai dari pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang dinilai sering padat (crowded) hingga ketersediaan dokter spesialis.
“Progres penanganan keluhan dari masyarakat hingga saat ini masih terasa belum terurai dengan baik, seperti situasi di UGD yang sering padat. Kami juga menerima laporan terkait tidak tersedianya dokter pada momen tertentu hingga adanya kendala pelayanan pasien, ini sangat disayangkan mengingat status rumah sakit ini adalah tipe B yang menjadi rujukan utama masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Syamsuddin.
Selain pelayanan medis harian, Syamsuddin Arfah memaparkan empat poin utama yang menjadi fokus pembahasan dan desakan Komisi IV DPRD Kaltara.
Pertama adanya penyesuaian standar BPJS berdampak pada berkurangnya kapasitas tempat tidur pasien dari semula 300 hingga 400-an ruang rawat menjadi sekitar 286 tempat tidur.
“Kami meminta adanya solusi agar kapasitas pelayanan rawat inap tidak semakin tertekan,” tegasnya.
Kedua menanggapi aspirasi Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengenai tingginya kenaikan tarif/UKT magang bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran di RSUD dr. H. Jusuf SK sebagai RS Pendidikan, Syamsuddin meminta agar tarif tersebut dirasionalisasikan.
“Meskipun RSUD menerapkan sistem BLUD dan membutuhkan pendapatan operasional, fungsi sosial dan pendidikan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Ketiga Komisi IV meminta kejelasan dan percepatan proses lelang untuk fasilitas medis krusial yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti layanan kemoterapi dan kedokteran nuklir.
Serta keempat, penambahan ruangan dan fasilitas vital rumah sakit diharapkan dapat direncanakan melalui skema anggaran tahun jamak (multi-years) agar pembangunan dan pemenuhannya terjamin secara berkesinambungan.
Di sisi lain, anggota Komisi IV lainnya, Dino Andrian, menyoroti penyesuaian tarif magang mahasiswa kedokteran UBT agar segera mendapatkan respons resmi dari pihak rumah sakit demi kepastian pendidikan calon dokter daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, Tamara Moriska menanyakan kesiapan dan langkah antisipasi rumah sakit terhadap lonjakan pasien penyakit saluran pernapasan (ISPA) mengingat maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah sekitar.
Pihak manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK yang diwakili jajaran wakil direktur menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi yang disampaikan Komisi IV DPRD Kaltara demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post