• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Politik

Peluang Partai Kecil Tembus Senayan, Prof. Yahya Bongkar Dampak Tersembunyi RUU Pemilu 

by Redaksi
25/09/2026
in Politik
A A
Pers vs Medsos: Rektor UBT Sebut KUHP Baru Justru Jadi Garis Pembatas yang Jelas

Rektor UBT Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein. Foto: Fokusborneo.com

TARAKAN, Fokusborneo.com – Perubahan besar membayangi gelaran Pemilu 2029. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi aturan parliamentary threshold, bayang-bayang hilangnya jutaan suara rakyat akibat ambang batas parlemen kini mulai dipangkas.

Pembentuk undang-undang tak lagi bisa asal menetapkan angka, melainkan wajib menghitung proporsionalitas demi memastikan setiap lembar suara pemilih benar-benar terkonversi menjadi kursi di Senayan.

Baca Juga

DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal

Sukir Dorong Raperda P4GN Perkuat Pencegahan Narkoba Sejak Dini di Tarakan

Berkaca dari Tahun Ini, Ini Alasan DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027

Perkuat Kualitas Perda, DPRD Kaltara Gandeng DPD RI ke Pusat

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, menanggapi dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah hangat diperbincangkan publik.

Ia menekankan perdebatan mengenai parliamentary threshold (ambang batas parlemen) tidak boleh hanya berfokus pada besaran angka persentase, tetapi harus berpijak pada tujuan konseptual dan panduan yang telah ditetapkan MK.

Pria yang juga menjabat Rektor UBT ini menjelaskan parliamentary threshold pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu menyederhanakan jumlah partai politik di DPR agar parlemen tidak terfragmentasi, serta menjaga efektivitas pemerintahan dan proses legislasi. Namun, ia mengingatkan adanya dampak trade-off dalam penerapan kebijakan ini.

“Semakin tinggi persentase ambang batas, memang penyederhanaan partai di DPR semakin kuat, tetapi potensi suara pemilih yang terbuang atau tidak terkonversi menjadi kursi juga semakin besar,” ujar Prof. Yahya, Kamis (24/9/26).

Merujuk pada Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, Prof. Yahya mengingatkan bahwa pembahasan threshold untuk Pemilu 2029 dan seterusnya yang bersifat open legal policy harus memperhatikan dua parameter utama.

Pembentuk undang-undang wajib menjaga proporsionalitas sistem pemilu guna meminimalisir suara hangus, sekaligus tetap mendorong penyederhanaan partai politik.

Mengenai wacana pembentukan fraksi gabungan bagi partai politik yang tidak lolos threshold, ia menilai gagasan tersebut perlu dikaji secara matang.

Menurutnya, skema tersebut berpotensi mengaburkan fungsi threshold sebagai pembatas pintu masuk parlemen, meskipun di beberapa negara diterapkan untuk mengakomodasi suara pemilih.

Selain isu ambang batas, Prof. Yahya juga menyoroti putusan MK terkait pemisahan pemilu serentak menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Ia menilai langkah MK memisahkan kedua jenis pemilu tersebut sangat rasional demi meningkatkan kualitas pemilu serta memberikan kemudahan bagi pemilih.

Meski demikian, ia menggarisbawahi tantangan besar yang akan dihadapi pada masa transisi ketatanegaraan. Jeda waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun antara Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031 berpotensi menimbulkan persoalan terkait masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah.

“Problematika utamanya bukan pada pemisahan pemilihnya, melainkan pada masa transisi ketatanegaraannya. Hal ini membutuhkan terobosan hukum dan regulasi yang jelas dari DPR untuk mengaturnya,” pungkasnya.(**)

Tags: DPRHeadlineMahkamah KonstitusiMKParliamentary ThresholdpemilupilkadaProf. Dr. Yahya Ahmad ZeinRUU Pemilu

Berita Lainnya

DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal
Parlemen

DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal

17 November 2026 13:12
Sukir Kawal Pembangunan Jalan Lingkungan dan Penanganan Longsor di Tarakan Timur
Parlemen

Sukir Dorong Raperda P4GN Perkuat Pencegahan Narkoba Sejak Dini di Tarakan

17 November 2026 09:57
Berkaca dari Tahun Ini, Ini Alasan DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027
Parlemen

Berkaca dari Tahun Ini, Ini Alasan DPRD Kaltara Pangkas Target Perda 2027

17 November 2026 09:42
Perkuat Kualitas Perda, DPRD Kaltara Gandeng DPD RI ke Pusat
Parlemen

Perkuat Kualitas Perda, DPRD Kaltara Gandeng DPD RI ke Pusat

17 November 2026 09:26
Suryadi Sangkala: Tambahan Modal PDAM Tarakan Wajib Tingkatkan Layanan Warga
Parlemen

Suryadi Sangkala: Tambahan Modal PDAM Tarakan Wajib Tingkatkan Layanan Warga

17 November 2026 09:07
DPRD-Pemkot Tarakan Ketok Palu!Suntik Modal ke PDAM Tirta Alam Demi Tuntaskan Krisis Air Bersih
Parlemen

DPRD-Pemkot Tarakan Ketok Palu!Suntik Modal ke PDAM Tirta Alam Demi Tuntaskan Krisis Air Bersih

17 November 2026 08:47
Next Post
Bahas Raperda SOTK, Pansus DPRD Tarakan Pasang Target Tuntas Tahun Ini

Berlaku Efektif 1 Januari, Raperda SOTK Tarakan Tinggal Menunggu Ketok Palu

Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Wagub Kaltara Hadiri FEKDI x IFSE 2026

Perkuat Sinergi Pusat-Daerah, Wagub Kaltara Hadiri FEKDI x IFSE 2026

KPH Tarakan Minim Alat Cegah Karhutla, DPRD Kaltara Janjikan Dukungan Anggaran

KPH Tarakan Minim Alat Cegah Karhutla, DPRD Kaltara Janjikan Dukungan Anggaran

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal

DPRD Tarakan Godok Raperda Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Pekerjakan 60 Persen Warga Lokal

17 November 2026 13:12

Perkuat Mitigasi Bencana Pesisir, Kapolsek Tanjung Palas Timur Hadiri Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Tanah Kuning

17 November 2026 13:12
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP