TARAKAN, Fokusborneo.com – Memasuki usia ke-14 pada 25 Oktober 2026, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berdiri sebagai rumah bagi harapan, ruang pengabdian, dan masa depan yang dibangun bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Di momen Hari Jadi ini, berbagai asa mengalir deras agar provinsi termuda di Pulau Kalimantan ini terus bertumbuh, semakin maju, bermartabat, dan mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warganya.
Harapan besar tersebut tertuju pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang layak dan beasiswa, layanan kesehatan yang merata seperti subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu serta pembangunan infrastruktur strategis yang sangat dinantikan di berbagai pelosok wilayah.
Namun, mewujudkan cita-cita besar tersebut dihadapkan pada tantangan nyata berupa kondisi keuangan daerah yang tengah mengetat.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, membeberkan faktor utama yang menyebabkan kondisi keuangan daerah menyusut drastis akibat efisiensi skala nasional dan pemotongan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi keuangan daerah kita memang sedang kurang sehat atau tertekan. Jika pada tahun 2024 APBD Kaltara sempat menyentuh angka Rp3,7 triliun hingga Rp3,8 triliun, saat masuk periode pemerintahan baru pada tahun 2026 ini, anggaran kita merosot tajam dan hanya tersisa sekitar Rp2,3 triliun,” beber Syamsuddin.
Bahkan, lanjut Syamsuddin, pada usulan rancangan anggaran tahun 2027 mendatang, estimasi APBD Kaltara diproyeksikan kembali berkurang sebesar Rp100 miliar menjadi Rp2,2 triliun.
Penurunan drastis hingga Rp1,4 triliun ini berdampak langsung pada seluruh postur belanja daerah, termasuk alokasi hibah, pembangunan fisik, hingga program bantuan pendidikan seperti Beasiswa Kaltara Unggul yang terpaksa dipangkas dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar.
“Dengan penurunan APBD yang luar biasa ini, praktis banyak program daerah yang terpaksa diikat dan diefisiensi. Berdasarkan rekomendasi aparat pengawas dan KPK, dalam kondisi keuangan tertekan seperti sekarang, Pemprov diminta memprioritaskan program yang murni menjadi kewenangan provinsi saja,” paparnya.
Kendati demikian, Syamsuddin menegaskan DPRD Provinsi Kaltara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus memperjuangkan agar pada pembahasan anggaran mendatang, porsi anggaran Beasiswa Kaltara dapat ditingkatkan kembali minimal menjadi Rp10 miliar hingga Rp15 miliar, sehingga skema jalur umum dapat dibuka kembali bagi mahasiswa Kaltara yang berkuliah di luar kampus mitra.
Di tengah dinamika fiskal ini, Syamsuddin mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat optimisme. Empat belas tahun perjalanan Kaltara dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat persatuan, meneguhkan komitmen, dan memastikan bahwa pembangunan tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
”Dari Kaltara, untuk Indonesia. Bersama rakyat, mengabdi untuk masa depan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post