TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan evaluasi besar-besaran usai target pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2026 tidak sesuai prediksi.
Dari 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang ditargetkan, realisasinya disebut-sebut hanya akan menyentuh angka 50 persen.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, blak-blakan membeberkan sederet biang kerok di balik mandeknya target tersebut. Mulai dari urusan administrasi yang berbelit-belit hingga masalah klasik anggaran.
Supa’ad menyebutkan, salah satu persoalan dalam penyelesaian Raperda adalah panjangnya birokrasi fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini tidak cuma memakan waktu lama, tapi juga menguras tenaga dan anggaran karena melibatkan lintas kementerian teknis.
Belum lagi, pihaknya harus berjibaku menindaklanjuti pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) yang membutuhkan sokongan dana tidak sedikit. Di sisi lain, dompet fiskal daerah sedang megap-megap.
”Kita juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Penyusunan naskah akademik membutuhkan anggaran cukup besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas,” ujar Supa’ad ditemui, Selasa (17/11/26).
Sebagai catatan, pada Propemperda 2026 lalu, terdapat 16 Raperda yang masuk gerbong pembahasan masing-masing 8 usulan Pemprov Kaltara dan 8 inisiatif DPRD.
Meski terseok-seok, sejumlah regulasi strategis nyatanya tetap berhasil diketok palu. Di antaranya Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, perkebunan berkelanjutan, literasi, pengarusutamaan gender, hingga pengelolaan aset daerah.
Berkaca dari masalah tahun ini, Bapemperda memutuskan untuk menyesuaikan kembali target 2027. Alih-alih mematok target tinggi, agenda legislasi tahun 2027 bakal dipangkas menjadi sekitar 10 hingga 12 Raperda saja agar lebih realistis dan fokus.
Supa’ad menegaskan, berkurangnya target ini sama sekali bukan berarti wakil rakyat di Kaltara kendur dalam bekerja. Sebaliknya, langkah ini diambil agar setiap produk hukum yang lahir benar-benar berkualitas dan tidak sekadar jadi macan kertas.
”Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita tidak perlu mengejar banyaknya daftar Perda, tetapi harus memastikan regulasi yang dibentuk memang dibutuhkan, aplikatif, dan selaras dengan RPJMD kepala daerah,” tegasnya.
Dengan strategi baru ini, DPRD Provinsi Kaltara berharap proses dapur pembuatan undang-undang tingkat lokal ke depan bisa lebih terukur, tepat sasaran, dan langsung menjawab keluhan warga Bumi Benuanta.(**)












Discussion about this post