Balikpapan – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu 21 Februari 2024 lalu.
Dua menteri yang dilantik adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.
Hari ini Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono hadir dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Kodam VII/Mulawarman.
AHY hadir di Kota Minyak Balikpapan di sambut oleh Pangdam VI/Mlw, Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo beserta seluruh pejabat utama di Markas Kodam VI/Mlw.
Dalam sambutannya Pangdam menyampaikan bahwa beliau mewakili Institusi TNI akan menerima sertifikat lahan Kogabwilhan II seluas 49,37 Ha yang akan diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana sertifikat tersebut terdiri atas dua surat yakni sertifikat tanah yang berada di Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Amburawang Darat, Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya sertifikat ini, diharapkan akan segera terealisasikan dengan cepat pembangunan satuan Kogabwilhan II.
Dikutip dalam sambutan Pangdam,”Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penyerahan sertifikat lahan Kogabwilhan II dan selanjutnya akan saya laporkan dan serahkan sertifikat lahan Kogabwilhan II kepada Pangima TNI.”
Menteri AHY pun memberikan sambutannya setelah menyerahkan 2 buah sertifikat kepada TNI yang diwakili oleh Pangdam VI/Mlw, dalam pembukaan sambutannya beliau menyapa seluruh pimpinan TNI yang hadir yang merupakan para seniornya terdahulu sewaktu masih berseragam TNI AD.
Menteri AHY mengatakan sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi aset negara termasuk aset TNI, khususnya Markas Kogabwilhan II Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Selain itu, sertifikat tanah juga diharapkan dapat memitigasi risiko munculnya penyalahgunaan aset yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ungkap Menteri AHY.
Menurut Menteri AHY, tidak tertibnya administrasi tata kelola aset instansi dapat memicu terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah atau warga dengan BUMN. Untuk itu, perlu skema penyelesaian atas tanah aset, khususnya tanah-tanah aset TNI yang tersebar di Indonesia.
“Saya juga berharap setelah kami menyerahkan sertifikat ini, pembangunan Kogabwilhan akan segera diselesaikan dan segera di gunakan sebagai mana mestinya,”tutup Menteri ATR/BPN yang merupakan putra dari Presiden RI Ke – 6 ini.(*)
Pendam VI/Mlw
