Herman Hamid Pastikan 17 Anggota DPRD Tarakan Tak Akan Ambil BSU

TARAKAN – Viral mengenai 17 nama anggota DPRD Kota Tarakan yang masuk dalam daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) mengejutkan banyak pihak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, memastikan tidak ada satu pun dari 17 anggota dewan tersebut yang akan mengambil bantuan itu.

Politisi Demokrat itu mengungkapkan ia dan anggota dewan lainnya tidak mengetahui perihal masuknya nama mereka ke dalam daftar penerima BSU. Informasi ini justru pertama kali mereka dapatkan dari pemberitaan media.

“Jujur kami tidak tahu. Kami tahunya juga dari media. Kami bahkan tidak tahu siapa saja 17 nama itu sampai akhirnya kami coba cari tahu setelah media memberitakannya,” ujar Herman, Selasa (12/8/25).

Menurut Herman, meskipun gaji pokok anggota dewan berada di bawah UMR, mereka memiliki tunjangan lain yang jika diakumulasikan, tidak etis jika mereka menerima BSU.

Ia juga menduga ada kesalahan pada sistem pendataan, di mana nama anggota dewan terdaftar karena data gaji pokok mereka yang terpotong secara otomatis untuk BPJS Ketenagakerjaan.

“Pasti tidak ada yang mengambil. Tidak elok rasanya kalau kami mengambil. Kalaupun berbicara gaji pokok, memang di bawah UMR, tetapi kan ada tunjangan-tunjangan lain yang diakumulasikan,” tegas Herman.

Atas kejadian ini, Herman Hamid menyoroti perlunya perbaikan sistem pendataan pemerintah pusat. Ia khawatir kasus serupa juga terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia, di mana orang yang seharusnya tidak layak menerima bantuan justru masuk dalam daftar.

“Saya ingin memberikan saran dan catatan bahwa pemerintah pusat perlu memperbaiki sistem ini. Agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Saya yakin di seluruh Indonesia juga ada yang sebenarnya tidak layak menerima tapi namanya masuk,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti masalah ini, DPRD Kota Tarakan berencana untuk segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Herman berharap RDP ini dapat menjelaskan mekanisme pendataan sehingga nama-nama anggota dewan bisa masuk ke dalam daftar penerima BSU.(Mt)