DPRD Kaltara Dukung Pembangunan Terminal Rp18 Miliar untuk Sempurnakan Pelabuhan Tengkayu I

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Upaya penyempurnaan pelayanan publik di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan kini mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan terminal penumpang yang representatif di pelabuhan tersebut.

​Syamsuddin menegaskan fungsi pelabuhan saat ini belum optimal karena baru sebatas pembangunan fisik pelabuhan, sementara fungsi terminalnya belum terwujud.

Menurutnya, terminal dinilai menjadi titik krusial yang dapat mengoptimalkan seluruh fungsi pelayanan.

​“Saya sih mendukung untuk terminal itu ada. Karena pelabuhan bagaimanapun baru jadi itu belum semua. Kita baru jadi pelabuhannya, terminalnya belum,” tegas Syamsuddin Arfah, Selasa (18/11/25).

​Terminal tersebut, lanjutnya, adalah kunci untuk mencapai pelayanan yang sempurna. Jika terminal terbangun, banyak persoalan dapat terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

Politisi PKS itu menjelaskan nantinya seluruh penumpang, pengantar, dan penjemput akan dipusatkan di terminal, membuat area ruang tunggu dan dermaga menjadi lebih steril.

Selain itu, pengawasan dan keamanan pelabuhan menjadi jauh lebih mudah, termasuk dalam memantau arus keluar masuk orang. Manfaat lainnya adalah penataan UMKM yang dapat terpusat rapi di area terminal.

​”Untuk merealisasikannya, pihak UPTD telah mengajukan konsep yang membutuhkan anggaran sekitar Rp18 miliar,” ungkapnya.

​Meskipun mendukung rencana tersebut, Syamsuddin Arfah mengakui realisasi pembangunan terminal dalam waktu dekat menghadapi kendala besar di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang berat. Oleh karena itu, DPRD Kaltara menyarankan agar pembangunan terminal dapat dilakukan dalam bentuk parsial atau bertahap di masa depan.

​Untuk jangka pendek, Komisi IV mendesak UPTD untuk mencari solusi cepat, termasuk mengandalkan kerja sama CSR dari perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk segera memperbaiki fasilitas dasar yang rusak dan minim, seperti penambahan dan pembenahan toilet atau rest room.

​Dukungan DPRD ini sekaligus menjadi sinyal kepada pihak eksekutif untuk memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan terminal di tahun mendatang, mengingat besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan jika pelabuhan dikelola secara maksimal dan profesional.(**)