TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) dituntut tidak berhenti pada pembangunan fisik. Jalan, jembatan, drainase hingga konektivitas kawasan perbatasan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., mengatakan keterbatasan anggaran daerah membuat penentuan prioritas menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan pembangunan.
Menurutnya, usulan yang masuk harus disaring berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi dan besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Apabila ada banyak usulan dalam satu wilayah, kita akan melihat mana yang paling darurat dan mendesak. Kita melihat dari sisi kebutuhan orang banyak, itulah yang akan menjadi prioritas utama kami,” ujar Jufri.
Ia menilai kondisi geografis Kaltara yang luas menjadi tantangan tersendiri. Mobilitas masyarakat tidak hanya bergantung pada jalur darat, tetapi juga sungai, laut dan udara. Karena itu, pembangunan konektivitas harus dirancang sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Salah satu perhatian utama adalah kawasan perbatasan. Akses Krayan–Malinau di Kabupaten Nunukan menjadi contoh kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak karena berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat dan keterhubungan wilayah perbatasan dengan pusat pelayanan serta kegiatan ekonomi.
Jufri mendorong agar kebutuhan penanganan ruas tersebut mendapat perhatian dalam penganggaran, termasuk melalui APBD Perubahan 2026.
“Pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan komitmen bersama. Ketika dukungan anggaran tersedia, pelaksanaan pembangunan tentu akan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain akses Krayan–Malinau, DPRD Kaltara juga mengawal pembangunan ruas Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan. Aspirasi tersebut dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Bagi Jufri, pembangunan jalan di wilayah perbatasan memiliki arti lebih luas daripada sekadar memperlancar perjalanan. Infrastruktur yang terkoneksi akan memudahkan distribusi barang, memperluas akses pasar dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal serupa berlaku untuk jalan produksi. Saat menyerap aspirasi masyarakat di Pantai Amal, Tarakan, Jufri menerima keluhan terkait kondisi jalan yang menjadi akses petani dan pekebun.
Persoalan status lahan dan kondisi jalan yang mudah mengalami kerusakan saat hujan menjadi bagian yang perlu dicarikan solusi agar akses tersebut dapat berfungsi maksimal.
“Jalan produksi harus bisa mendukung masyarakat membawa hasil pertanian dan perkebunan menuju pasar. Jadi manfaat pembangunannya harus benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Jufri menegaskan pembangunan infrastruktur perlu ditempatkan dalam satu kesatuan dengan potensi ekonomi daerah.
Jalan dan jembatan harus membuka akses produksi. Pelabuhan perlu memperkuat distribusi dan perdagangan. Infrastruktur irigasi mendukung pertanian dan ketahanan pangan, sedangkan fasilitas perikanan seperti cold storage diperlukan untuk memperkuat rantai usaha hasil laut.
Ketersediaan listrik dan jaringan telekomunikasi juga menjadi bagian penting, terutama dalam mendukung investasi, pelayanan publik dan perkembangan ekonomi digital.
“Pembangunan jangan hanya dilihat dari berapa panjang jalan yang dibangun atau berapa banyak proyek yang dikerjakan. Yang lebih penting adalah apa dampaknya terhadap masyarakat,” tegas Jufri.
Karena itu, Komisi III DPRD Kaltara mendorong agar keterbatasan fiskal tidak membuat pembangunan kehilangan arah. Program yang diprioritaskan harus memiliki manfaat nyata, baik terhadap konektivitas antardaerah, akses masyarakat perbatasan, jalan produksi, transportasi, pengendalian banjir maupun pelayanan dasar.
Jufri juga memastikan DPRD Kaltara akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara dibutuhkan agar program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“DPRD Kalimantan Utara akan terus mendukung seluruh program Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Kami akan terus membangun sinergi dan komunikasi agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Pengawalan pembangunan, lanjut Jufri, tidak berhenti pada tahap penganggaran. Aspirasi masyarakat perlu dikawal sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan agar infrastruktur yang dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur di Kaltara diharapkan tidak hanya menghasilkan fasilitas baru, tetapi juga memperkuat konektivitas, membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas produksi dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan.(**)
Discussion about this post