TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Menyikapi tren penurunan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera merombak dan memperkokoh fondasi fiskal daerah.
Langkah cepat dan terukur dinilai krusial untuk memastikan roda pembangunan tidak terhenti.
Anggota DPRD Kaltara, Hendri Tuwi, menyerukan agar Pemprov segera beralih dari ketergantungan transfer pusat dan fokus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor unggulan.
”Untuk menjaga momentum pembangunan di tengah kondisi APBD yang menyusut, pemerintah provinsi harus segera memperkuat sistem pendapatan,” tegas Hendri, Minggu (23/11/25).
Ia secara spesifik menunjuk potensi besar yang tersimpan di sektor energi dan perikanan.
”Kontribusi sektor energi, baik itu migas maupun potensi energi baru terbarukan, serta sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap laut maupun budidaya tambak, sangat signifikan bagi daerah. Ini adalah dua pilar utama yang harus dioptimalkan secara agresif dan terencana untuk mendongkrak kas daerah,” ujarnya.
Selain sektor unggulan, Hendri juga menyoroti perlunya penertiban administrasi dan kepatuhan wajib pajak di lapangan.
Ia meminta agar penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditingkatkan untuk meminimalisasi kebocoran. Salah satunya melakukan digitalisasi tata kelola penerimaan daerah.
”Perbaikan total pada sistem digital perpajakan daerah adalah keharusan. Selama masih ada celah yang memungkinkan kebocoran, potensi kerugian daerah akan terus terjadi,” tambahnya.
Ia mengingatkan agar Pemprov memaksimalkan sumber non-pajak, seperti dana komitmen dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, yang dinilai belum tergarap optimal.(**)
Discussion about this post