TARAKAN, Fokusborneo.com – Pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspen) Kota Tarakan resmi dimulai pada tahun anggaran 2026. Proyek ambisius dengan skema tahun jamak (multi-years contract) ini, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah utara Tarakan.
Guna memastikan proyek tersebut berjalan sesuai rencana, rombongan DPRD Kota Tarakan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Herman Hamid, didampingi Ketua Komisi III, Randy Ramadhana Erdian, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tarakan, Senin (2/2/26).
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian menyatakan, pertemuan ini bertujuan untuk memantau sejauh mana kesiapan Dinas PUPR dalam mengawal kegiatan pembangunan berskala besar tahun ini.
Politisi PKB itu menekankan agar kesalahan manajemen waktu pada tahun sebelumnya tidak terulang kembali.
”Harapan kita di 2026 ini manajemen waktunya bisa lebih diatur sehingga progres pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya jauh lebih berkualitas. Berkaca pada 2025 lalu, waktu yang mepet akibat kendala administrasi membuat output di lapangan kurang maksimal,” ujar Randy.
Randy menjelaskan kendala tahun lalu dipengaruhi masa transisi pemerintahan pusat yang berdampak pada pemotongan anggaran dan keterlambatan penyelesaian Daftar Pengelolaan Anggaran (DPA).
Namun, untuk tahun ini, DPRD berkomitmen mengawal penuh agar proses lelang hingga pengerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal.
Pembangunan Puspen yang mencakup Kantor Walikota Gedung A dan Gedung B ini merupakan bagian dari visi besar untuk menggeser konsentrasi pembangunan ke arah utara.
”Kita fokus membangun pusat pemerintahan agar pembangunan bergerak ke arah utara. Kami berharap perekonomian di sana lebih cepat bergerak, apalagi saat ini juga sudah ada pembangunan Sekolah Rakyat melalui dana APBN di wilayah tersebut,” tuturnya.
Meski saat ini daerah mengalami penyesuaian atau pengurangan anggaran sekitar Rp200 miliar, Randy meminta Walikota dan Dinas PUPR tetap berpegang pada skala prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran untuk proyek multi-years ini mencapai lebih dari Rp400 miliar dengan target penyelesaian secara menyeluruh pada tahun 2028.
Selain gedung walikota, kawasan ini nantinya akan ditempati berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memusatkan pelayanan publik.
”Hari ini kita mulai (start). Selama tidak menyalahi aturan, kami di legislatif akan terus mendukung dan membantu mengawal Dinas PU. Sebagai mitra, kami tidak ingin Dinas PU merasa terbebani sendirian dalam menghadapi dinamika pembangunan di lapangan,” pungkas Randy.
Hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota Komisi III lainnya, di antaranya Wakil Ketua III, Dapot Sinaga, Sekretaris Komisi III, Harjo Solaika, serta anggota lainnya yakni Sukir, Umar Rafiq, Hiyatul Cani Rahman, dan Asrin Saleh. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Dinas PUPR Tarakan, Fandariansyah.(*/mt)
Discussion about this post