TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tamara Moriska, mengungkap adanya kendala serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nunukan.
Hal ini dipicu sulitnya akses bagi petugas kesehatan untuk melakukan skrining di tempat hiburan malam (THM).
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara, Tarakan, Senin (9/2/26).
Dalam penyampaiannya, Tamara menyebut berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, para pemilik usaha hiburan malam cenderung menutup akses bagi tim medis yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan atau skrining HIV terhadap para pekerja.
”Para pemilik perusahaan hiburan malam di Nunukan sulit dimasuki untuk dilakukan skrining. Hal ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) ke depan,” ujar Tamara.
Ia menjelaskan, resistensi dari pihak pengelola muncul karena adanya kekhawatiran terkait dampak bisnis.
“Ada kekhawatiran jika ditemukan kasus positif di satu lokasi, maka pengunjung tidak mau datang lagi ke sana. Ini tantangan yang harus dicarikan solusinya,” tambahnya.
Mengingat urgensi pencegahan penyakit menular, Politisi Hanura itu meminta agar pemerintah daerah tidak terpaku pada proses administratif. Ia mendorong agar skrining tetap dilaksanakan meskipun regulasi teknis berupa Pergub masih dalam proses penyusunan.
”Semakin cepat semakin baik untuk melihat bagaimana kondisi nyata di lapangan. Jika memungkinkan, skrining jalan saja dulu tanpa harus menunggu Pergub selesai,” tegasnya.
Sebagai solusi atas penolakan pemilik tempat hiburan, Tamara mengusulkan pola pemeriksaan yang melibatkan aparat penegak hukum, serupa dengan prosedur tes narkoba yang sering dilakukan secara mendadak.
”Kita bisa kerjasama dengan aparat, mungkin metodenya disamakan seperti tes narkoba yang biasa dilakukan di sana. Apakah ini memungkinkan untuk diberlakukan? Ini masukan agar target kesehatan kita tercapai,” pungkasnya.
Rapat koordinasi strategis ini dihadiri lintas sektoral, di antaranya Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir, Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi IV Dino Andrian, Muhammad Hatta, Vamelia, Listiani dan Anggota Komisi I, Ladullah.
Dari pihak pemprov, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Datu Iqro, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, Plt. Kepala Biro Hukum, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.(*/mt)
Discussion about this post