Desak Rute Pelni Tarakan-Surabaya Dibuka Kembali, Supa’ad Hadianto Siap Kawal ke Pusat

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Keluhan mengenai sulitnya akses transportasi laut murah dari Tarakan menuju Surabaya kembali mencuat.

Dalam pertemuan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Kelurahan Juata Permai, Selasa (17/2/26), warga secara terbuka meminta agar rute kapal Pelni Tarakan-Surabaya (PP) segera diaktifkan kembali.

​Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan primer masyarakat ini hingga ke level nasional.

​​Menurut Supa’ad, rute ini sudah terlalu lama vakum, padahal mobilitas masyarakat Tarakan menuju Jawa Timur sangat tinggi. Ia menekankan transportasi bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan dasar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

​”Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, mungkin bisa menggunakan pesawat. Namun, bagi masyarakat kita yang ekonominya sedang sulit, alternatif paling ekonomis adalah kapal laut. Ini yang akan kita dorong terus,” ujar Supa’ad di hadapan para Ketua RT dan perwakilan warga.

Supa’ad mengakui urusan rute Pelni merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat melalui BUMN yang kini bernaung di bawah Danantara. Meski Gubernur Kaltara dikabarkan telah mengusulkan hal serupa, Supa’ad akan mengambil langkah taktis melalui jalur legislatif di DPR RI.

Memanfaatkan posisi sebagai Ketua DPW Nasdem, Supa’ad menjelaskan bisa untuk melakukan bargaining melalui Fraksi Nasdem di DPR RI guna mendesak Kementerian BUMN. Meminta pemerintah pusat lebih peka dan tanggap terhadap keluhan daerah yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Selain itu, DPR RI bisa mengawal usulan teknis agar Pelni segera menempatkan armada untuk rute langsung Tarakan-Surabaya.

​Supa’ad meminta doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar perjuangan di tingkat pusat ini membuahkan hasil manis.

​”Mudah-mudahan perjuangan saya berhasil. Ini murni kewenangan pusat, dan kita akan gunakan posisi politik kita untuk memastikan suara warga Tarakan didengar oleh pengambil kebijakan di Jakarta,” pungkasnya.(*/mt)