TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapan menghadapi risiko bencana melalui pemutakhiran Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam memperbarui kajian risiko bencana nasional sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi di daerah.
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T., melalui Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (19/8).
“Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” katanya.
Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan, memiliki tantangan dan tingkat aksesibilitas yang berbeda. Kondisi tersebut juga diikuti potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gempa bumi.
Karena itu, penilaian IKD dinilai strategis untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Ferry menegaskan, penguatan ketahanan bencana bukan hanya menjadi tugas BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, tata ruang, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, komunikasi hingga pemulihan pasca bencana.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang tengah menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Mari kita doakan saudara-saudara kita di NTT yang terdampak bencana agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga proses evakuasi dan pemulihan berjalan lancar,” ujarnya.
Ferry berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkuat ketangguhan Kaltara.
“Mari jadikan Kalimantan Utara tidak hanya sebagai daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga daerah yang tangguh, dengan masyarakat yang waspada dan pemerintah yang sigap dalam mengelola risiko bencana,” pungkasnya. (dkisp)















Discussion about this post