FGD IKD 2026, Pemprov Perkuat Ketahanan Daerah Hadapi Risiko Bencana

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kesiapan menghadapi risiko bencana melalui pemutakhiran Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam memperbarui kajian risiko bencana nasional sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi di daerah.

Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T., melalui Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (19/8).

Imigrasi Tarakan Raih Penilaian Memadai dari Ombudsman Kaltara, Komitmen Perkuat Layanan Tanpa Maladministrasi

Ibrahim Ali dan PLN Bahas Kesiapan Listrik untuk Pusat Pemerintahan Tana Tidung

261 PPPK Paruh Waktu Bulungan Diperpanjang, Kinerja Jadi Penentu Kontrak Berikutnya

Luncurkan SIBATARAKU, Pemprov Kaltara Perkuat Tata Kelola Pajak Alat Berat

Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, Ferry menyampaikan bahwa ketahanan daerah dalam menghadapi bencana bukan sekadar kemampuan merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga kesiapan mencegah, melakukan mitigasi, mengurangi risiko dan membangun kapasitas masyarakat.

“Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” katanya.

Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang beragam, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan, memiliki tantangan dan tingkat aksesibilitas yang berbeda. Kondisi tersebut juga diikuti potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gempa bumi.

Karena itu, penilaian IKD dinilai strategis untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ferry menegaskan, penguatan ketahanan bencana bukan hanya menjadi tugas BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, tata ruang, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, komunikasi hingga pemulihan pasca bencana.

Ia meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memberikan dukungan optimal dalam proses penilaian dengan menyampaikan data dan informasi yang lengkap, benar, aktual, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang tengah menimpa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Mari kita doakan saudara-saudara kita di NTT yang terdampak bencana agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga proses evakuasi dan pemulihan berjalan lancar,” ujarnya.

Ferry berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkuat ketangguhan Kaltara.

“Mari jadikan Kalimantan Utara tidak hanya sebagai daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga daerah yang tangguh, dengan masyarakat yang waspada dan pemerintah yang sigap dalam mengelola risiko bencana,” pungkasnya. (dkisp)