• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Politik

Putusan MK Diskualifikasi Erick Hendrawan dan Perintahkan PSU

by Redaksi
06/06/2024
in Politik
A A
Putusan MK Diskualifikasi Erick Hendrawan dan Perintahkan PSU

Sidang MK putuskan diskualifikasi Erick dan perintahkan PSU di dapil 1 Tarakan Tengah. Foto: Ist

JAKARTA – Lolosnya Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Anggota DPRD Tarakan terpilih dari Partai Golkar Daerah Pemilih (Dapil) 1 Tarakan Tengah, berbuntut panjang. Setelah Bawaslu Tarakan dan hasil koreksi Bawaslu RI memutuskan Erick tidak memenuhi syarat Daftar Caleg Tetap (DCT), pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), juga memutuskan serupa.

Untuk diketahui, Erick dilaporkan ke Bawaslu lantaran menjadi terpidana belum melebihi masa 5 tahun. Namun, Erick mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan tidak menyebutkan status terpidananya. SKCK ini kemudian digunakan untuk mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Tarakan yang menjadi syarat sebagai Caleg.

Baca Juga

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes

Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai

Dalam salah satu buktinya, PPP melampirkan status Erick yang merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan PN Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN sehingga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Sedangkan di MK, Erick sebagai salah satu termohon dengan pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapatkan perhitungan suara terbanyak ke 31. Pada permohonan ini, salah satu permintaan dari PPP menyatakan 2.289 suara Erick tidak sah. Sehingga, Caleg dari PPP bisa berada di urutan ke 30 dan menjadi anggota DPRD Tarakan terpilih.

“Jika Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Caleg yang perolehan suaranya berpotensi sebagai salah satu caleg terpilih kemudian didiskualifikasi,” bunyi putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dengan nomor perkara 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024, Kamis (6/6/24).

Baca juga : Ahmad Usman Menilai Rekom PKB untuk Khairul Belum Final

Maka untuk menghormati dan melindung hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan hak suaranya kepada Erick dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih menjadi Anggota DPRD Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah, MK berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) hanya untuk 1 jenis surat suara. Yaitu Surat Suara DPRD Kota dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan, dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra.

Sedangkan dalam petitumnya, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait dalam hal ini Partai Golkar untuk seluruhnya. Selain itu, MK memberikan waktu paling lama 60 hari untuk PSU sejak putusan dibacakan.

“Menyatakan Erick di diskualiikasi sebagai calon Anggota DPRD Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang hasil Pemilu sepanjang perolehan suara di Tarakan 1,” demikian bunyi petitum MK.

Sekretaris DPW PPP Kaltara, Darmadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya mengajukan permohonan ke MK, karena beranggapan ada celah dan peluang, tidak ada dasar yang jelas mengatur persoalan kasus Erick.

“Artinya, yang berbeda dari kasus Erick ini tidak memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai DCT. Walaupun terungkap kemudian, tapi mendorong kami ajukan gugatan ke MK,” ujarnya, dihubungi malam tadi.

Baca juga : Jadi Saksi Ahli Sidang Sengketa Pileg, Prof Yahya : Putusan Caleg Erick Tidak Bisa Dieksekusi

Meski sebenarnya PPP berharap MK mendiskualifikasi Erick dan PPP langsung mendapatkan kursi. Namun, ternyata MK hanya mengabulkan sebagian.

“Tidak otomatis mengabulkan kursi itu diserahkan ke PPP. Saya kita itu keputusan yang paling adil untuk pemilik suara sah di Tarakan. Karena kan mereka memilih calon yang seharusnya tidak menjadi calon. Kalau suara itu otomatis ke PPP juga tidak pas. Itu keputusan terbaik,” tandasnya.

Pihaknya juga menghargai putusan MK dan menganggap sudah menjadi putusan terbaik untuk disikapi semua pihak. Putusan MK ini bersifat final, sehingga harus melaksanakan PSU di Dapil 1 Tarakan Tengah.

“Kami mengapresiasi lah putusan MK. Kami terima dan mempersiapkan untuk mengikuti PSU,” tegasnya.

Baca juga : Pengakuan Kurir Sabu Jadikan Brigpol Sigit Utomo DPO

Sementara itu, Caleg DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Erick Hendrawan menerima putusan MK. Meskipun tidak duduk di legeslatif, ia akan tetap berjuang membantu masyarakat Kota Tarakan.

“Terkait putusan MK yang dibacakan tadi, saya ikhlas menerima hasilnya, terima kasih atas perjuangan mendampingi saya dari awal hingga putusan MK ini, saya tetap akan berjuang bersama bapak/ibu, walaupun tidak di legislatif. Jangan sungkan, apapun itu, persoalan Insya Allah saya berkomitmen untuk mencarikan solusinya,” ujarnya.

“Kemudian dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya memohon kepada bapak/ibu agar bersabar hingga kepulangan saya dari Tanah suci, untuk menentukan kemana pilihan kita di PSU nanti,” tutupnya.(**)

Tags: Erick HendrawanGolkarHeadlineMahkamah KonstitusiPemilu 2024Pileg 2024PPP

Berita Lainnya

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat
Parlemen

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

17 November 2026 20:47
DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan
Parlemen

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

17 November 2026 20:31
Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes
Parlemen

Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes

17 November 2026 19:49
Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai
Parlemen

Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai

17 November 2026 19:06
Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas
Parlemen

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas

17 November 2026 18:30
DPRD Tarakan Sepakat, Rekomendasi BBM Nelayan Diusulkan Cukup Diterbitkan Kelurahan
Parlemen

DPRD Tarakan Sepakat, Rekomendasi BBM Nelayan Diusulkan Cukup Diterbitkan Kelurahan

17 November 2026 18:01
Next Post

Perkaya Jiwa dan Mental Personel, Polda Kalimantan Utara Gelar Kegiatan Binrohtal

PPP Menilai Putusan MK Sudah Adil

Erick Hendrawan Menerima Putusan MK, Soal PSU Belum Tentukan Pilihan

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Menggila di Karate Porprov II Kaltara, Borong Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Pegadaian Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Masjid Jami Nurul Mukhlisin Tanjung Selor

17 November 2026 21:17

Lapas Tarakan dan Nunukan Over Kapasitas, Gubernur Kaltara Dukung Lapas Baru 10 Hektare

17 November 2026 21:09
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP