Perda Perubahan APBD 2019 Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan. Penetapannya dilakukan pada rapat paripurna ke-23 masa persidangan II tahun 2019 yang berlangsung kemarin (3/9) di ruang rapat utama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Selasa (3/9).

Dokumen penetapannya sendiri ditandatangani Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio dan ketua DPRD Provinsi Kaltara Marthen Sablon.

Dijelaskan Wagub, didalam Perda Perubahan APBD tersebut, secara umum struktur perubahan pada anggaran 2019 untuk target pendapatan daerah sebesar Rp 2.633.058.772.854,99 dan belanja Rp 2.793.404.486.168,25 dengan selisih Rp 160.345.713.313,26 yang tertutupi dengan pembiayaan dari realisasi nilai silpa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2018.

“Ini telah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 38/2018, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019,” kata H Udin.

Sebelumnya, Perubahan APBD 2019 telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD Kaltara, serta dievaluasi oleh Mendagri. Dan, akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi perda. “Tahun anggaran 2019 sudah memasuki triwulan III.

Untuk itu, diimbau kepada semua pihak terkait yang ditugaskan untuk melaksanakan percepatan realisasi anggaran, segera lakukan upaya nyata agar target pembangunan tahun ini dapat tercapai tepat waktu,” tutur Wagub.

Selain penetapan Perda Perubahan APBD 2019, di rapat paripurna kemarin juga dilaksanakan agenda penyampaian hasil panitia khusus (Pansus) interpelasi dan penutupan masa II tahun 2019 akhir masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Kaltara periode 2014-2019.

Adapun hasil pansus interpelasi itu, yakni menghentikan hak interpelasi terhadap Gubernur Kaltara serta mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kaltara untuk membubarkan pansus tentang hak interpelasi. “Salah satu penyebabnya, adalah materi interpelasi sudah dicabut DPRD Kaltara.

Materinya, terkait pinjaman kepada PT SMI. Selain itu, pansus juga tidak memiliki waktu yang cukup. Sesuai aturan, pansus minimal memiliki waktu 60 hari untuk bekerja. Sementara waktu yang tersedia hanya 20 hari,” tutup Wagub.(*/iik)