IDI 2018 Baik, Kaltara Diganjar Penghargaan

JAKARTA – Kemarin pagi (26/9) bertempat di Istana Ballroom Lantai 4 Hotel Sari Pasifik Jakarta, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menerima penghargaan dari Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) sebagai Provinsi Yang Capaian IDI 2018 Kategori “Baik”.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Menteri Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sesmenkopolhukam) Letjen TNI Tri Soewandono mewakili Menkopolhukam Wiranto dengan didampingi kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr Suhariyanto, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Dr Didik Suprayitno mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Deputi Bidang Polhumhankam Slamet Soedarsono mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Ka Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Ditanya soal raihan penghargaan tersebut, Gubernur mengaku bersyukur dan mengapreasiasi kinerja setiap elemen yang mendukung hingga terciptanya kondusifitas pada pelaksanaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Kaltara.

“Hasil ini, kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif didalam lingkungan yang heterogen. IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Jadi, capaian ini sangat menggembirakan,” kata Irianto.

Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil untuk penilaian IDI 2018, Kaltara memperoleh poin 97,36. Selanjutnya pada aspek hak-hak politik, Kaltara memperoleh 75,80 poin; dan aspek lembaga demokrasi, Kaltara mencapai poin 68,95.

“Kalau melihat laporan BPS, dibandingkan dengan IDI Kaltara tahun 2017, pada 2018 mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Yaitu hanya naik 0,01 dari sebelumnya IDI 2017 sebesar 81,06 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 76,98. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori ‘baik’ selama dua tahun berturut-turut,” jelas Gubernur.

Sebagai informasi, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. “Dengan kata lain, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.

Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah,” tutur Gubernur. Adapun klasifikasi tingkat demokrasi sendiri, dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ‘baik’ (indeks lebih dari 80), ‘sedang’ (indeks antara 60 – 80), dan ‘buruk’ (indeks kurang dari 60).

Sementara itu, secara nasional, selama periode 2017 hingga 2018 jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori ‘baik’ meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Namun, terdapat 1 provinsi yang masuk kategori ‘buruk’, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori ‘sedang’.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada 2017, terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan NTT, masing-masing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin.  Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin.

Guna diketahui, selain Kaltara, di kesempatan itu dilakukan pemberian penghargaan kepada 4 provinsi lainnya yang mencapai nilai IDI 2018 kategori baik. Provinsi Kaltara sendiri, berada pada urutan ke-4 nasional, sesuai hasil perkembangan IDI 2018 yang dirilis BPS per 29 Juli 2019. Di urutan pertama, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan nilai IDI 85,08 disusul Bali (82,32), dan Nusa Tenggara Timur (82,32) di peringkat ketiga. Sementara Kaltara di posisi keempat dengan capaian 81,07, dan DI Yogyakarta pada posisi kelima dengan nilai IDI 2018 80,82.

Sebelumnya juga dilakukan launching Buku IDI 2018 oleh Sesmenkopolhukam didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Dr Didik Suprayitno mewakili Mendagri, Deputi Bidang Polhumhankam Slamet Soedarsono mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan kepala BPS RI.(*/iik)