Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Advetorial · 12 Okt 2021 12:02 WITA ·

Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah


Gubernur Kalimantan Utara, Drs.H.Zainal A Paliwang, SH.M.Hum Perbesar

Gubernur Kalimantan Utara, Drs.H.Zainal A Paliwang, SH.M.Hum

TANJUNG SELOR – Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara berturut-turut harus berkorelasi dengan pembangunan daerah.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum usai mengikuti Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award di Gedung Gadis, Senin (11/10/2021) siang.

Pasalnya, pengelolaan keuangan daerah termasuk dana transfer dan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan.

width"450"

“Pembangunan yang dimaksud ini adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan kesenjangan,” ungkap Gubernur.

Menurutnya, penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu ini bentuk keberhasilan Pemprov Kaltara dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2020.

Opini WTP ini, adalah opini audit yang nantinya akan diterbitkan jika laporan keuangan daerah dianggap memberikan informasi yang bebas, dari laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsif akuntasi yang berlaku.

“Tapi perlu saya ingatkan, capaian Opini WTP ini bukan aturan akhir, tapi merupakan suatu kewajiban sesuai amanat Undang-Undang,” jelas Gubernur.

Gubernur juga turut menyambut baik adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) antara Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, terkait pengelolaan keuangan daerah.

Apalagi, selama ini DJPb Kaltara telah menjalankan perannya sebagai regional chief economist, serta menjadi mitra Pemprov Kaltara.

“Semoga dengan adanya penandatangan MoU ini, dapat memberi nilai tambah dan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tercapainya Pembangunan yang berdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” bebernya.

Tidak hanya itu, Gubernur turut mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota di Kaltara, yang menerima penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu. Diharapkan, dengan penghargaan ini dapat menjadi motivasi semua pemda, agar terus meningkatkan kinerja baik dalam aspek pengelolaan dan managemen keuangan.

“Mari kita bekerja keras dan ikhlas, demi terwujudnya Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” tutup Gubernur. (adpim)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 311 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Rakor Penanggulangan Inflasi, Antisipasi Menjelang Panen

30 Januari 2023 - 23:19 WITA

Pimpin Ratas, Presiden Minta Jajaran Waspadai Inflasi dan Kenaikan Harga

30 Januari 2023 - 23:11 WITA

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

LTABI 2022, Komitmen BI untuk Indonesia Maju

30 Januari 2023 - 18:49 WITA

Menuju Satu Dekade JKN: Kontribusi BPJS Kesehatan Mewujudkan Indonesia Lebih Sehat

30 Januari 2023 - 18:35 WITA

Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2022 Bersama BPK Kaltara, Walikota Tarakan Optimis Pertahankan Opini WTP

30 Januari 2023 - 18:15 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!