TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan, Kilat memimpin apel gabungan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) keXXIX di Halaman Kantor Bupati Bulungan, Senin (5/5/2025). Dalam apel, Kilat sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dan memperkuat integrasi nasional hingga tercapainya visi Indonesia Emas 2045,†ujar Mendagri, dalam amanat yang dibacakan Wabup Kilat.
Mendagri berharap, peran dari semua pihak harus turut serta sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintah daerah yang responsif, transparan dan akuntabel. Menurutnya, dengan kolaborasi yang dibangun akan mewujudkan cita-cita nasional.
Selain itu, diharapkan ada harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama untuk menyelaraskan program-program strategis nasional untuk direalisasikan hingga ke tingkat daerah.
“Diantaranya, mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi melalui optimalisasi sumberdaya domestik, pengelolaan sumber daya air dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,†katanya.
Kemudian mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
“Ini merealisasikan ini perlu ada komitmen bersama yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga ada sepahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,†imbuhnya.
Selain sambutan Mendagri, dalam kesempatan yang sama Wabup Bulungan juga menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Dengan tema Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, akan memberikan hak pendidikan bagi seluruh warga. Tidak hanya itu, pendidikan layak juga tidak memandang asal muasal dari masyarakat.
Apalagi Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama yang tercermin dalam Asta Cita ke empat. Sehingga, mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi tidak boleh ada diskriminasi.
“Perbedaan suku, agama, bahasa dan sebab-sebab lainnya, tidak boleh menyebabkan hilangnya kesempatan seseorang mendapatkan pendidikan. Tetapi merupakan hak yang harus didapatkan seluruh warga,†pungkasnya. (rn)
Discussion about this post