Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah serius dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayahnya. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, memastikan akan menurunkan tim pengawas lintas instansi guna menindaklanjuti dugaan beras oplosan dan potensi kelangkaan beras yang dikhawatirkan berdampak ke masyarakat.
“Tim akan kami bentuk kembali dan turun langsung ke lapangan. Ini untuk memastikan tidak ada permainan harga ataupun penimbunan stok beras oleh pihak manapun,” ujarnya kepada awak media, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyasar pasar tradisional, tetapi juga distributor dan ritel modern seperti supermarket Maxi. Pemerintah ingin memastikan seluruh jalur distribusi beras berjalan lancar dan harga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan juga sudah melakukan pengecekan terhadap indikasi beras oplosan. Jika terbukti melanggar, kami pastikan ada tindak lanjut hukum,” tegas Rahmad.
Pemerintah Kota juga berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan beras di Balikpapan tetap terjaga. Ia tidak ingin masyarakat khawatir atau terpancing isu kelangkaan yang belum tentu benar.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang jernih. Tidak perlu panik, stok beras akan terus kami pantau, dan distribusinya akan kami jaga agar tetap lancar,” katanya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya terhadap bahan pangan pokok. Rahmad juga menegaskan pentingnya peran semua pihak, termasuk pedagang, untuk bersama menjaga kepercayaan publik.
Dalam waktu dekat, tim gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta aparat keamanan akan turun melakukan sidak rutin. Fokus utama adalah titik distribusi yang rawan praktik curang dan pemantauan langsung ke gudang penyimpanan.
Pemkot juga akan memperkuat jalur pelaporan dari masyarakat apabila ditemukan dugaan penyelewengan. “Jika warga menemukan indikasi permainan harga, penimbunan, atau kualitas beras yang meragukan, silakan laporkan ke kami. Kami butuh partisipasi publik dalam mengawasi distribusi pangan,” tambah Rahmad. (*)
Discussion about this post