TARAKAN, Fokusborneo.com – PT Jasa Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas, menyoroti pentingnya laporan kepolisian dalam proses klaim asuransi.
Meskipun Jasa Raharja telah berdiri sejak tahun 1961, ternyata masih banyak masyarakat yang enggan atau belum mengetahui bahwa laporan kecelakaan ke pihak berwajib adalah syarat fundamental untuk mencairkan santunan.
Kepala PT Jasa Raharja Cabang Berau-Tarakan, Rd. Saeful Kamal Apandi, menegaskan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas non-tunggal berhak atas jaminan asuransi Jasa Raharja, asalkan kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Laporan ini menjadi kunci administrasi bagi Jasa Raharja.
”Kuncinya hanya melapor saja. Laporan polisi itu adalah dasar administrasi Jasa Raharja untuk memproses santunan. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih, di semua jenis jalan, itu ditanggung Jasa Raharja. Masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, segera melapor ke kepolisian,” tegas Kamal, Senin (20/10/25).
Ia menjelaskan lebih lanjut, tanpa adanya laporan kepolisian, Jasa Raharja tidak memiliki dasar hukum dan administrasi untuk menindaklanjuti klaim.
”Kalau tidak dilaporkan, kami tidak memiliki dasar administrasi untuk mencairkan asuransi. Laporan keterangan kecelakaan sangat dibutuhkan supaya proses bisa ditindaklanjuti secara sistem,” sambungnya.
Kamal menambahkan, masyarakat yang sudah melaporkan kejadian ke polisi tidak perlu lagi repot datang ke kantor Jasa Raharja. Laporan dari kepolisian akan diteruskan secara sistem (by system) kepada Jasa Raharja.
”Nanti laporannya dari kepolisian akan diteruskan secara sistem ke kami, dan kami akan langsung memprosesnya. Masyarakat cukup menunggu notifikasi baik melalui SMS, WhatsApp, atau email pemberitahuan bahwa asuransinya sudah diproses. Jadi cukup melapor ke kepolisian saja,” jelasnya.
Namun, Kamal memberikan catatan penting mengenai kecelakaan tunggal. Ia menegaskan bahwa kecelakaan tunggal tidak dapat ditanggung oleh Jasa Raharja.
”Kecelakaan yang ditanggung itu harus ada pihak yang salah dan yang tidak salah. Santunan dibayarkan melalui penjamin kendaraan lawannya. Kalau kecelakaan tunggal, tidak ada penjaminannya. Tidak mungkin yang menjamin tembok atau sapi yang dia tabrak, karena objek-objek itu tidak membayar pajak kendaraan yang ada penjaminannya,” jelas Kamal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16 /PMK.10/2017, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas bervariasi:
• Meninggal Dunia: Rp 50.000.000.
• Cacat Tetap (Maksimal): Rp 50.000.000.
• Perawatan (Maksimal): Rp 20.000.000.
• Jika biaya perawatan melebihi Rp 20 juta, sisanya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
• Penggantian Biaya Penguburan (Jika tidak memiliki ahli waris): Rp 4.000.000.
• Penggantian Biaya P3K (Maksimal): Rp 1.000.000.
• Penggantian Biaya Ambulans (Maksimal): Rp 500.000.
”Untuk biaya perawatan luka-luka maksimalnya Rp 20 juta. Misalnya biaya perawatannya sampai Rp 35 juta, Jasa Raharja menanggung Rp 20 jutanya, sementara Rp 15 jutanya ditanggung BPJS Kesehatan,” tutupnya.(**)
Discussion about this post