BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan meningkat, sementara inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melandai pada Mei 2026. Perubahan harga di kedua wilayah tersebut tercatat masih berada dalam level yang terjaga dan terkendali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan bahwa kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan pasokan dan stok berbagai komoditas pangan strategis, serta konsistensi upaya pengendalian inflasi daerah melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU. Upaya tersebut juga diperkuat dengan langkah mendorong ketahanan pangan daerah di tengah kenaikan harga minyak global.
“Peningkatan permintaan pada periode HBKN Idul Adha pada akhir Mei 2026 masih dapat dipenuhi, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang tinggi,” ujarnya, melalui Deputi Direktur. Hal tersebut didukung berbagai kegiatan seperti gerakan pangan murah, pasar murah, dan operasi pasar sepanjang Mei 2026.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan meyakini inflasi di Balikpapan dan PPU akan tetap terkendali dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Pada Mei 2026, Kota Balikpapan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,27 persen (mtm) yang disebabkan kenaikan harga kelompok transportasi dan energi, seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi serta fuel surcharge penerbangan domestik di tengah meningkatnya permintaan tiket pada dua periode libur panjang. Sementara itu, Kabupaten PPU mencatat deflasi 0,06 persen (mtm) didukung terjaganya stok dan pasokan komoditas pangan strategis.
Secara tahunan, IHK Kota Balikpapan mencatat inflasi 2,75 persen (yoy), sedangkan PPU sebesar 2,33 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,08 persen (yoy) maupun inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 3,04 persen (yoy), serta masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026.
Di Balikpapan, inflasi terutama bersumber dari kelompok transportasi dengan andil 0,43 persen (mtm). Komoditas penyumbang utama meliputi angkutan udara, pelumas, roti manis, beras, dan solar. Kenaikan tarif angkutan udara dipicu penyesuaian fuel surcharge oleh pemerintah pada penerbangan domestik, sementara harga solar dan pelumas turut terdorong kenaikan harga minyak dunia serta biaya distribusi.
Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga seperti bahan bakar rumah tangga, kangkung, emas perhiasan, daging ayam ras, dan tomat. Penurunan dipengaruhi kelancaran distribusi, operasi pasar, meningkatnya pasokan, serta pelemahan harga emas global.
Sementara itu, deflasi di PPU terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,26 persen. Penurunan harga terjadi pada daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, udang basah, dan tomat seiring meningkatnya pasokan dan hasil tangkapan nelayan serta masuknya masa panen di sejumlah daerah sentra produksi.
Adapun tekanan inflasi di PPU terutama berasal dari kelompok transportasi dengan andil 0,07 persen (mtm). Komoditas penyumbang inflasi meliputi beras, buncis, sawi hijau, solar, dan sigaret kretek mesin yang dipengaruhi terbatasnya pasokan, kenaikan biaya logistik, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Ke depan, Bank Indonesia mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang dapat mendorong tekanan inflasi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pangan di Kalimantan Timur maupun daerah pemasok dari Pulau Jawa.
Untuk itu, BI bersama pemerintah daerah melalui TPID terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui berbagai program, antara lain gerakan pangan murah, pasar murah, operasi pasar hingga tingkat kecamatan, kerja sama antar daerah, serta peningkatan produksi pangan lokal melalui percepatan tanam dan pemanfaatan lahan pekarangan.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga inflasi daerah tetap berada dalam sasaran nasional melalui penguatan program pengendalian inflasi pangan secara konsisten dan berkelanjutan.(**)
Discussion about this post