BALIKPAPAN, Fokusborneo.com – Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Juli 2026 masih mencatat inflasi, namun dengan tren yang melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan tekanan harga yang semakin mereda seiring efektivitas langkah pengendalian inflasi di daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan bahwa terkendalinya inflasi tidak lepas dari sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kedua wilayah, khususnya dalam menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan.
“Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilakukan TPID, seperti Gerakan Pangan Murah, pasar murah, hingga operasi pasar, terbukti mampu menahan laju kenaikan harga dan menjaga keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara bulanan, Balikpapan mencatat inflasi sebesar 0,25 persen (mtm), sementara PPU sebesar 0,28 persen (mtm). Adapun secara tahunan, inflasi Balikpapan mencapai 3,06 persen (yoy), sedikit di atas nasional yang sebesar 2,88 persen, sedangkan PPU berada di angka 2,34 persen (yoy) atau masih di bawah nasional. Meski demikian, inflasi di kedua daerah tersebut tetap berada dalam kisaran target nasional 2,5±1 persen.
Di Balikpapan, inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi, khususnya bensin, seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas seperti pelumas, bakso siap santap, jasa servis, dan sawi hijau.
Sementara itu, sejumlah komoditas justru menyumbang deflasi, di antaranya cabai rawit, tomat, dan bawang merah yang mengalami penurunan harga akibat meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi.
Untuk wilayah PPU, inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti daging ayam ras, ikan tongkol, ikan layang, serta bahan bakar menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Di sisi lain, penurunan harga cabai, tomat, hingga sayuran lainnya turut menahan laju inflasi.
Ke depan, BI mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti potensi musim kemarau dan dampak El Nino yang dapat memengaruhi produksi pangan, serta peningkatan permintaan akibat aktivitas ekonomi.
“Sinergi kebijakan antara BI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar inflasi tetap terjaga dalam sasaran,” tegas Robi.
Sebagai langkah lanjutan, KPwBI Balikpapan bersama TPID akan terus mendorong program pengendalian inflasi, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah, penguatan ketahanan pangan, hingga implementasi program strategis seperti Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).
Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, stabilitas harga di Balikpapan dan PPU diharapkan tetap terjaga sepanjang 2026.(**)
Discussion about this post