TARAKAN – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai persoalan ekonomi di Kalimantan Utara tidak bisa diselesaikan hanya melalui program-program yang bersifat jangka pendek. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai membangun ekosistem ekonomi yang kuat dengan menjadikan infrastruktur, kesehatan, serta sektor pertanian dan perikanan sebagai prioritas utama penggunaan anggaran.
Deddy mengatakan, berbagai persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tidak semata-mata dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mulai dirasakan pada 2026. Ia menilai, persoalan mendasar justru terletak pada tata kelola pemerintahan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Persoalannya adalah bagaimana kesadaran kepala daerah menggunakan anggaran sebesar-besarnya untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas. Daerah harus mampu menentukan apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Deddy, prioritas pembangunan di Kalimantan Utara semestinya diarahkan pada penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pertanian dan perikanan.
Ia mencontohkan, buruknya kondisi infrastruktur berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi petani dan nelayan. Jalan yang rusak, sulitnya memperoleh pupuk maupun bahan bakar minyak (BBM), hingga tingginya biaya logistik membuat daya saing produk daerah semakin menurun.
“Kalau jalan petani rusak, biaya produksi naik. Pupuk mahal, harga jual hasil panen turun. Nelayan juga kesulitan mendapatkan BBM. Semua itu akhirnya bermuara pada melemahnya ekonomi masyarakat,” katanya.
Deddy menilai pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui program-program yang bersifat parsial. Pemerintah daerah, kata dia, harus membangun ekosistem yang mampu melindungi dan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah.
Ia menyoroti komoditas rumput laut, hasil tambak, dan kelapa sawit yang dinilai belum mendapatkan intervensi kebijakan secara optimal. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dalam menjaga stabilitas harga, memperbaiki rantai pasok, hingga memastikan masyarakat memperoleh bibit berkualitas.
“Mayoritas masyarakat Kalimantan Utara hidup dari sektor pertanian dan perikanan. Kalau dua sektor ini melemah, otomatis daya beli masyarakat turun dan akhirnya berdampak pada para pedagang. Ini satu mata rantai ekonomi yang saling berkaitan,” jelasnya.
Deddy juga menilai Kalimantan Utara masih belum memperoleh porsi pembangunan yang adil dari pemerintah pusat. Berbagai program nasional, menurutnya, masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Selain mendorong pembangunan sektor produktif, Deddy menegaskan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan tepat sasaran. Ia meminta pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda. Di wilayah perkotaan seperti Tarakan, pengembangan industri rumah tangga, perdagangan, dan pengolahan hasil perikanan perlu menjadi perhatian utama. Sementara di daerah lain, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam kesempatan itu, Deddy juga mengkritisi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Ia menilai Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, belum maksimal mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil serta penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, ke depan pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Daerah harus mampu membangun BUMD yang sehat dan produktif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan transfer pusat. Daerah harus memiliki unit-unit usaha yang mampu memberikan tambahan pendapatan. Kalau ekonomi masyarakat tumbuh, mereka juga tidak akan keberatan membayar pajak. Tapi kalau ekonominya lesu dan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kemudian dibebani pajak yang tinggi, tentu itu akan menjadi persoalan,” tegas Deddy. (*)
Discussion about this post