Menanggulangi Darurat Narkoba di Kaltara, DPRD Sebut Perlu Peningkatan Koordinasi Antar Aparat

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) kini menghadapi tantangan besar dalam memberantas peredaran narkoba. Sebagai salah satu jalur masuk utama bagi narkoba dari negara tetangga, masalah ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Hal itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, Selasa (26/11/24). Menurutnya, status darurat narkoba di Kaltara tidak hanya mempengaruhi keamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

“Oleh karena itu, penanganan masalah narkoba harus dilakukan secara bersama-sama, dengan kebijakan yang terencana dan strategis,” katanya.

Seperti yang telah terungkap dalam berbagai operasi penangkapan, dijelaskannya narkoba jenis sabu-sabu yang beredar di Kaltara seringkali berasal dari negara tetangga, seperti Filipina dan Malaysia.

Baca juga : Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pilkada 2024, Herman : Demi Membangun Kaltara Sejahtera 

“Letak geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar, menjadikannya salah satu titik rawan bagi peredaran narkoba. Bahkan, dalam beberapa kasus, narkoba berhasil diselundupkan dengan modus-modus yang canggih, memanfaatkan berbagai jalur perbatasan yang tidak mudah diawasi,” pungkasnya.

Fenomena ini, ditegaskan politisi Demokrat jelas menunjukkan bahwa Kaltara bukan hanya menjadi target pasar bagi sindikat narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai jalur distribusi yang menghubungkan jaringan peredaran narkoba internasional.

“Hal ini menjadikan upaya pemberantasan narkoba di Kaltara menjadi lebih kompleks, memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional,” bebernya.

Menyelesaikan permasalahan narkoba di Kaltara, dikatakan Muddain memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Baca juga : Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pemungutan Suara, Ini Pesan Ketua DPRD Kaltara 

“Perlu ada peningkatan koordinasi antara aparat kepolisian, Bea Cukai, BNN serta instansi terkait lainnya untuk memantau pergerakan barang dan orang yang mencurigakan. Masyarakat setempat perlu diberdayakan dengan informasi yang lebih baik mengenai bahaya narkoba,” pesannya.

Tidak kalah pentingnya, kampanye anti-narkoba, pendidikan, dan pelatihan keterampilan akan membantu masyarakat untuk menghindari godaan narkoba dan mengurangi ketergantungan pada kegiatan ilegal.

“Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung pemberantasan narkoba, seperti program rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkoba,” tutupnya.(**)