Deddy Sitorus Janji Perjuangan RUU Masyarakat Adat di Kabudaya

NUNUKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPR RI Deddy Sitorus melanjutkan kegiatan reses di wilayah Kabudaya, Kabupaten Nunukan, Minggu (26/4/26).

Desa Makmur di Kecamatan Tulin Onsoi dan Mansalong menjadi lokasi kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat perbatasan.

Dalam kunjungannya di Desa Makmur, politisi PDI Perjuangan tersebut memuji kinerja Bupati Nunukan Irwan Sabri. Menurutnya, alokasi APBD dinilai sudah mulai merata hingga ke wilayah di luar Pulau Nunukan dan Sebatik.

“Ada pembangunan jalan di Makmur, kan?” tanya Deddy kepada warga.

Sementara itu, Ketua adat Paulus Murang, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah adat di Nunukan telah dilakukan dan diharapkan segera diajukan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hutan adat. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru seiring dengan kenaikan gaji.

Menanggapi hal itu, Deddy berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Adat dapat segera diselesaikan dalam periode ini.

Warga lainnya, Kalvianus, mengangkat isu anggaran tunjangan ketua adat, wacana pemekaran daerah, serta penerimaan anggota kepolisian yang dinilai belum memenuhi kuota yang dijanjikan.

Deddy menyatakan bahwa terkait tunjangan akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah, sementara rencana daerah otonomi baru (DOB) masih terkendala kondisi fiskal.

Aspirasi juga datang dari Jukili yang menekankan pentingnya sinergi pembangunan kawasan perbatasan, khususnya pembangunan jalan Mansalong–Tau Lumbis.

Ia juga menyoroti penghentian subsidi penerbangan serta keterbatasan skema SOA kabupaten yang dinilai belum mencukupi kebutuhan satu tahun anggaran.

Sementara itu, Martin mempertanyakan kejelasan rekening Koperasi Desa Merah Putih. Keluhan lain disampaikan Ibu Helmi Yaran yang menilai masyarakat perbatasan belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan jika akses jalan belum terwujud.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Deddy menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan, terutama infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.(Pai)