TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Kebijakan pemerintah pusat untuk secara bertahap menghentikan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak (PLTD) dan menggantikannya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap efisiensi keuangan negara dan daya saing industri nasional.
Arahan Presiden RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar pembangkit BBM dikurangi menjadi sinyal kuat bahwa masa depan sistem energi Indonesia akan bergeser menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).
Kebijakan ini menjadi sangat relevan untuk wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya daerah-daerah yang hingga saat ini masih sangat bergantung pada PLTD dengan biaya operasional tinggi.
Ketergantungan Mahal terhadap BBM Fosil
Berdasarkan data sistem kelistrikan di Kaltara, beberapa wilayah masih menggunakan PLTD sebagai tulang punggung pasokan listrik:
PLTD Tarakan: 18 MW
PLTD Nunukan: 17 MW
PLTD Sebatik: 5 MW
PLTD Malinau: 11,1 MW
PLTD Bulungan: 6,1 MW
PLTD Berau: 7 MW
Total kapasitas mencapai sekitar 64,2 MW.
Pembangkit diesel memiliki kelemahan utama berupa biaya produksi listrik yang sangat tinggi akibat konsumsi BBM, biaya transportasi bahan bakar, perawatan mesin, serta volatilitas harga minyak dunia.
Di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Nunukan dan Sebatik, biaya pokok produksi (BPP) listrik bahkan dapat mencapai lebih dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kWh.
Sebaliknya, biaya produksi listrik PLTS saat ini terus turun secara global. Dengan dukungan baterai (Battery Energy Storage System/BESS), PLTS mampu menjadi solusi pembangkit yang lebih stabil dan ekonomis dalam jangka panjang.
Potensi Penghematan APBN
Konversi sebagian kapasitas PLTD menjadi PLTS berpotensi memberikan penghematan besar terhadap subsidi energi dan pengeluaran negara.
Sebagai ilustrasi sederhana: Apabila 50 MW kapasitas PLTD di Kaltara dapat digantikan oleh sistem PLTS hybrid, maka konsumsi solar industri dapat ditekan secara signifikan. Dengan asumsi operasi rata-rata PLTD 8–12 jam per hari, potensi penghematan BBM dapat mencapai puluhan juta liter per tahun.
Selain pengurangan konsumsi BBM, pemerintah juga dapat menekan subsidi energi, biaya logistik distribusi BBM, biaya maintenance mesin diesel, serta emisi karbon.
Dalam jangka panjang, penghematan ini akan membantu menjaga batas aman defisit APBN sebagaimana menjadi perhatian pemerintah pusat.
Momentum Kawasan Industri Hijau Kaltara
Kaltara saat ini sedang dipromosikan sebagai kawasan industri hijau nasional melalui pengembangan kawasan industri dan hilirisasi mineral. Namun terdapat tantangan besar apabila sumber energi industri masih didominasi pembangkit fosil. Pasar global kini mulai menerapkan standar ketat terhadap produk industri berbasis emisi karbon rendah.
Negara-negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa mulai mendorong penerapan carbon border adjustment mechanism (CBAM), yaitu kebijakan yang dapat mengenakan tarif tambahan terhadap produk dengan jejak karbon tinggi. Artinya, keberhasilan kawasan industri hijau tidak cukup hanya dengan slogan. Infrastruktur energi hijau harus benar-benar diwujudkan.
PLTS menjadi salah satu solusi tercepat dan paling realistis untuk mendukung transisi tersebut, terutama di daerah yang memiliki intensitas sinar matahari tinggi seperti Kaltara.
Keunggulan PLTS untuk Wilayah Perbatasan
Selain aspek ekonomi, PLTS memiliki beberapa keunggulan strategis:
1. Mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM
2. Cocok untuk wilayah kepulauan dan perbatasan
3. Waktu pembangunan relatif cepat
4. Emisi karbon sangat rendah
5. Menarik investasi hijau internasional
6. Mendukung target Net Zero Emission Indonesia.
Wilayah seperti Nunukan dan Sebatik bahkan berpotensi menjadi model transisi energi perbatasan berbasis PLTS hybrid pertama di Indonesia.
Tantangan yang Harus Disiapkan
Meski potensinya besar, transformasi PLTD menuju PLTS tetap membutuhkan kesiapan serius, antara lain:
- kepastian regulasi,
- kesiapan jaringan transmisi,
- sistem penyimpanan energi,
- skema investasi,
- kepastian Power Purchase Agreement (PPA),
- serta dukungan pemerintah daerah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, PLN, investor, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Penutup
Peralihan dari PLTD berbasis BBM fosil menuju PLTS bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan kebutuhan ekonomi nasional dan strategi daya saing industri masa depan.
Kaltara memiliki peluang besar menjadi contoh sukses transformasi energi hijau Indonesia, terutama karena karakter wilayahnya yang cocok untuk pengembangan PLTS skala besar maupun hybrid system.
Jika dilakukan secara terencana dan konsisten, maka transisi energi ini bukan hanya menghasilkan listrik yang lebih murah dan bersih, tetapi juga mampu menciptakan saving APBN, menarik investasi global, dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau dunia.
Penulis:
Ir. Zulkifli, M.T. (Konsultan Energi)
Discussion about this post