Sekitar tiga dekade lalu, ketika masih bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup, saya pernah terlibat sebagai panitia workshop ASEAN bertema Transboundary Haze Pollution. Saat itu, persoalan polusi asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi perhatian negara-negara Asia Tenggara. Saya juga masih mengingat adanya kasus batubara yang terbakar di kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Ketika kemudian saya bertugas di Tarakan, persoalan serupa kembali saya jumpai. Bahkan ketika menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan sekitar dua puluh tahun lalu, kami pernah melakukan upaya pemadaman batubara yang terbakar.
Pengalaman tersebut memberikan satu pelajaran sederhana: kebakaran tidak selalu selesai ketika api yang terlihat sudah padam. Dalam kondisi tertentu, panas dan bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menjadi sumber emisi.
Kini, setelah sekitar tiga dekade berlalu sejak isu transboundary haze pollution menjadi perhatian serius ASEAN, karhutla masih terus berulang di Indonesia.
Pertanyaannya sederhana: mengapa tiga dekade belum cukup untuk upaya pencegahan karhutla yang efektif?
Karhutla Dari Perspektif Perdagangan Karbon
Karhutla selama ini sering dilihat terutama sebagai persoalan kebencanaan, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan penegakan hukum. Semua itu benar.
Namun ada satu perspektif yang semakin penting: karhutla juga merupakan persoalan karbon.
Hutan, mangrove, gambut, dan vegetasi lainnya menyimpan karbon dalam jumlah besar. Selama ekosistem tersebut tetap terjaga, karbon tersimpan dalam biomassa dan tanah. Ketika terbakar, sebagian karbon tersebut berubah menjadi emisi ke atmosfer.
Dengan kata lain, ketika kita gagal mencegah karhutla, kita bukan hanya kehilangan hutan atau lahan. Kita juga kehilangan carbon stock.
Di sinilah muncul persoalan yang menarik dalam perspektif ekonomi karbon.
Selama ini kita sangat terbiasa memberikan perhatian kepada kegiatan yang menghasilkan tambahan carbon sink—misalnya rehabilitasi lahan atau penanaman kembali. Tetapi bagaimana dengan karbon yang berhasil dipertahankan agar tidak terbakar?
Bukankah mencegah pelepasan karbon juga memiliki nilai?
Mengapa pencegahan kurang menarik secara ekonomi?
Bayangkan dua kawasan hutan dengan kondisi awal yang relatif sama.
Kawasan pertama terbakar. Setelah itu pemerintah dan berbagai pihak mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman, rehabilitasi, pemulihan ekosistem, dan penanganan dampak kesehatan, sosial ekonomi masyarakat.
Kawasan kedua tidak terbakar karena dilakukan patroli, deteksi dini, pengelolaan bahan bakar, pembuatan sekat, pengawasan masyarakat, dan berbagai tindakan pencegahan lainnya.
Secara ekonomi, ada paradoks.Pada kawasan pertama, kita dapat dengan mudah melihat dan menghitung biaya setelah terjadi kerusakan.Pada kawasan kedua, keberhasilan justru tampak seperti tidak terjadi apa-apa.
Padahal “tidak terjadi apa-apa” itu sesungguhnya merupakan hasil dari suatu usaha. Ada biaya patroli. Ada biaya tenaga manusia. Ada peralatan. Ada sistem pemantauan. Ada pengelolaan lahan. Ada masyarakat yang menjaga kawasan. Ada pemerintah yang harus memastikan sistem berjalan. Semua itu membutuhkan biaya.
Pertanyaannya kemudian: mengapa keberhasilan mencegah karbon terbakar tidak memperoleh penghargaan ekonomi yang sebanding?
Carbon Trading: Dari Membayar Akibat Menjadi Memberi Insentif Pencegahan
Di sinilah pasar karbon dapat dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen ekonomi.
Gagasannya bukan berarti setiap kegiatan pemadaman atau patroli otomatis dapat dijadikan carbon credit. Tidak sesederhana itu.
Pasar karbon mempunyai prinsip yang harus dipenuhi: harus ada baseline, pengurangan atau penghindaran emisi harus dapat dihitung, memenuhi prinsip additionality, tidak terjadi leakage yang tidak diperhitungkan, serta dapat dipantau, dilaporkan, dan diverifikasi melalui MRV.
Namun secara konseptual, kita perlu mulai mengembangkan pendekatan yang memberikan nilai terhadap emisi yang berhasil dicegah secara terukur dan kredibel.
Dengan pendekatan tersebut, logikanya berubah. Bukan hanya: “Berapa banyak pohon yang kita tanam?” tetapi juga: “Berapa banyak karbon yang berhasil kita pertahankan agar tidak lepas ke atmosfer?”
Perubahan cara berpikir ini sangat penting. Pencegahan membutuhkan biaya.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa menjaga suatu kawasan tetap aman bukan pekerjaan gratis.
Hutan yang tidak terbakar bukan berarti tidak membutuhkan pengelolaan.Justru agar tetap tidak terbakar diperlukan pengawasan dan intervensi manusia. Pada kawasan tertentu diperlukan pengelolaan hidrologi, pemeliharaan vegetasi, pengendalian aktivitas manusia, patroli, sistem peringatan dini, hingga kesiapan pemadaman.
Karena itu, apabila masyarakat, pemerintah daerah, badan usaha, atau pengelola kawasan berhasil mempertahankan carbon stock dan dapat membuktikan bahwa upaya tersebut menghasilkan pengurangan emisi yang nyata, layak dipikirkan mekanisme insentifnya.
Ini bukan sekadar memberi hadiah. Insentif tersebut merupakan cara untuk mengubah kegiatan perlindungan lingkungan dari sekadar beban biaya menjadi bagian dari investasi ekonomi hijau.
Dari “pay for planting” menuju “pay for protecting”.
Paradigma ini sebenarnya sejalan dengan kritik yang selama ini muncul dalam pengembangan pasar karbon. Kita jangan sampai hanya menghargai karbon yang baru ditambahkan, sementara karbon yang sudah ada dianggap seolah-olah tidak mempunyai nilai ekonomi.
Bayangkan sebuah hutan yang telah berdiri selama puluhan tahun. Untuk membangun kembali hutan tersebut setelah terbakar diperlukan waktu puluhan tahun. Tetapi untuk menghancurkannya bisa terjadi hanya dalam hitungan jam atau hari.
Karena itu, secara ekonomi dan ekologis, mempertahankan carbon stock yang sudah ada seharusnya mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan menambah carbon stock baru.
Konsep ini dapat diringkas sebagai pergeseran: “pay for planting” → “pay for protecting”.
Tentu mekanismenya harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan moral hazard, double counting, atau kredit karbon yang tidak benar-benar mencerminkan pengurangan emisi.
Tiga dekade seharusnya menjadi pelajaran. Tiga puluh tahun merupakan waktu yang panjang. Kita sudah memiliki pengalaman, kelembagaan, teknologi pemantauan, sistem satelit, peraturan, penegakan hukum, kerja sama ASEAN, dan pengetahuan yang jauh lebih baik tentang penyebab karhutla.
Namun jika kebakaran masih terus berulang, mungkin kita perlu bertanya apakah instrumen yang kita gunakan selama ini sudah memberikan insentif ekonomi yang tepat. Kita selama ini relatif kuat dalam memberikan hukuman setelah terjadi pelanggaran. Kita juga mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman dan rehabilitasi.
Yang mungkin masih perlu diperkuat adalah penghargaan terhadap keberhasilan mencegah kebakaran sebelum terjadi. Karena mencegah satu hektare hutan terbakar bukan hanya berarti menyelamatkan pohon.
Ia berarti mempertahankan carbon stock, menjaga fungsi ekosistem, mengurangi emisi, menghindari pencemaran udara, melindungi kesehatan masyarakat, dan menghemat biaya pemulihan.
Penutup
Karhutla bukan sekadar persoalan api. Ia adalah persoalan tata kelola lahan, ekonomi, ekologi, dan karbon.
Karena itu, setelah sekitar tiga dekade menghadapi persoalan yang sama, mungkin sudah saatnya kita mengubah pendekatan.
Jangan hanya bertanya: “Berapa biaya yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran?” Tetapi juga: “Berapa nilai ekonomi karbon yang berhasil kita selamatkan karena kebakaran tidak terjadi?”
Jika nilai tersebut dapat dihitung secara ilmiah, diverifikasi secara transparan, dan memenuhi prinsip pasar karbon, maka pencegahan karhutla tidak lagi hanya dipandang sebagai biaya.
Ia dapat menjadi investasi untuk mempertahankan carbon stock Indonesia.
Dan mungkin, inilah salah satu cara agar tiga dekade pengalaman menghadapi karhutla tidak berlalu tanpa menghasilkan perubahan paradigma: kita tidak hanya membayar ketika karbon terbakar, tetapi mulai memberikan insentif kepada mereka yang berhasil mencegahnya terbakar. Semoga karhutla segera padam, dan ke depan tidak terus berulang… Aamiin. Allahu A’lam.
*) Oleh: Subono Samsudi, Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan, tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara.
Discussion about this post