TARAKAN – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan rombongan DPR RI ke Kaltara sebagai bukti nyata dan komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan
Kunjungan kerja selama dua hari pada 27 – 28 Oktober 2025 dilaksanakan beberapa agenda pertama rapat rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan kunjungan lapangan untuk meninjau sejumlah infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi V, DPR RI, Syaiful Huda menegaskan, kunjungan ini adalah bagian dari komitmen DPR RI untuk pemerataan pembangunan, mengingat Kaltara adalah beranda depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kami ingin infrastrukturnya tuntas. Pemerintah pusat masih punya PR untuk memastikan percepatan pembangunan di Kaltara,” ujar Syaiful Huda.
Berkaitan dengan Jembatan Binuang di Nunukan dan peningkatan jalan Malinau–Krayan, Ia menilai ini harus menjadi prioritas nasional. Komisi V siap mendorong agar anggaran proyek senilai sekitar Rp200 miliar untuk jalan Malinau–Krayan dan Rp68 miliar untuk Jembatan Binuang dapat dituntaskan dalam satu tahun anggaran, yaitu pada 2026.
“Kalau anggarannya bisa dialokasikan penuh tahun 2026, teman-teman dari Kementerian PUPR menyanggupi untuk menuntaskan pekerjaan itu di tahun yang sama. Artinya, tidak perlu menunggu sampai multi-years 2027,” sebutnya.
Syaiful juga menyoroti stagnasi partisipasi APBN dalam pembangunan Kaltara beberapa tahun terakhir. Ia berharap, progres ke depan dapat “menebus ketertinggalan” itu dengan langkah nyata, terutama di sektor transportasi dan konektivitas. Komisi V juga tengah mengawal skema baru pembiayaan dari Kemenkeu, di mana dana proyek bisa langsung ditransfer ke provinsi untuk mempercepat eksekusi.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan apresiasi besar atas kehadiran Komisi V. Ia menyebut kunjungan langsung ini adalah bukti nyata dukungan pusat. Gubernur secara khusus menekankan penuntasan Jembatan Binuang senilai Rp68 miliar yang diharapkan rampung pada akhir 2026.
“Masa sih negara sebesar ini tidak bisa menuntaskan proyek senilai Rp68 miliar? Saya berharap di akhir tahun 2026 Jembatan Binuang sudah tuntas, sehingga masyarakat Krayan tidak lagi bergantung pada pasokan sembako dari Malaysia,” tegas Zainal.
Selain itu, dua paket pekerjaan peningkatan jalan Malinau–Krayan senilai total Rp200 miliar ditargetkan sudah fungsional pada akhir tahun ini. Proyek ini disebut kunci utama untuk membuka isolasi daerah pedalaman.
“Kaltara ini seharusnya menjadi perhatian khusus karena posisinya strategis sebagai etalase Indonesia di utara. Dukungan pusat, terutama melalui Komisi V dan kementerian terkait, sangat kami harapkan agar pembangunan di sini bisa berjalan cepat dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur. (**)
Discussion about this post