NUSANTARA, Fokusborneo.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sampaikan dukung penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara, dukungan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Kemenko 3, IKN, pada Selasa (11/11/2025).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan dan tata kelola pemerintahan tidak diukur dari banyaknya regulasi dan kebijakan yang dibuat, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
“Komisi II DPR RI akan terus menjadi mitra strategis pemerintahan khususnya Otorita IKN dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kami tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra konstruktif agar negara hadir secara nyata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rifqinizamy.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang-bidang yang menjadi mitra kerja Komisi II, sekaligus memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
Rapat ini diikuti oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono beserta jajaran, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono memaparkan capaian pembangunan IKN dalam dua tahun terakhir serta langkah strategis yang telah disiapkan dalam melanjutkan pembangunan tahap II. Ia menegaskan bahwa pembangunan Nusantara dijalankan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada amanat Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menjadi landasan bagi Otorita IKN dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan efisien, transparan, dan tepat waktu.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan cara baru dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bernegara. Kami memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target, sebagai wujud nyata menjalankan amanat Presiden untuk membangun pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan,” ujar Basuki.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan peninjauan terhadap progres pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta menjaring aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan di daerah sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan nasional bersama mitra kerja di masa mendatang.
Rapat koordinasi yang berlangsung di jantung Ibu Kota Nusantara ini memiliki makna strategis dalam mentransformasikan paradigma tentang bagaimana negara hadir dan bekerja. IKN menjadi wahana penerapan tata kelola baru, di mana negara berupaya menata birokrasi yang lebih ramping, membangun sistem layanan publik digital yang terintegrasi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Usai melaksanakan rapat, perwakilan Komisi II DPR RI bersama mitra kerja, yaitu Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik pembangunan mulai dari Kawasan Perkantoran Legislatif, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, Basilika, Sekolah Taruna Nusantara, serta pembangunan jalan paket C dan paket F.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, rombongan peserta rapat juga melaksanakan jalan sehat sejauh tiga kilometer dan menanam 95 bibit tanaman endemik Kalimantan sebagai tradisi meninggalkan jejak hijau di Nusantara. Kegiatan tersebut mencerminkan semangat keberlanjutan lingkungan yang menjadi nilai utama dalam pembangunan IKN, di mana setiap langkah pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kemajuan infrastuktur dan kelestarian alam.
Rapat koordinasi dan monitoring pembangunan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah. Melalui kerja sama yang erat antara Komisi II DPR RI dan mitra kerjanya, pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan terus berjalan sesuai visi besar mewujudkan kota dunia untuk semua.(**)
Discussion about this post