Ini Catatan DPRD Kaltara Terkait PPDB 2023 Perlu Diperbaiki

TARAKAN – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 ini, berjalan lancar. Meskipun sukses, ada beberapa catatan yang diberikan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara untuk evaluasi dan diperbaiki.

Hal itu, disampaikan saat anggota Komisi 4 Syamsuddin Arfah melakukan monitoring pelaksanaan PPDB di hari terakhir, Rabu (5/7/23).

“Salah satunya persoalan terkait contact person ke orangtua yang mau dihubungi itu kadang-kadang tidak bisa, kadang-kadang juga ada titik koordinat yang terjadi perubahan-perubahan, titik koordinat misalnya 1-2 kok titik koordinatnya ada yang di laut, ada yang dimana walaupun gak banyak itu perlu perbaikan,” kata Syamsuddin Arfah kepada Fokusborneo.com.

Baca juga : Berjalan Lancar, Komisi 4 DPRD Kaltara Apresiasi Pelaksanaan PPDB Tingkat SMA dan SMK 

Catatan lainnya, dikatakan politisi PKS tentang perlunya penambahan sekolah baru baik SMA maupun SMK. Sebab masih ada beberapa wilayah di Kota Tarakan tidak terakomodir.

“Seperti Karang Anyar ini nanti kedepan akan kita pikirkan karena ada beberapa titik satu sekolah pun tidak terakomodir wilayah-wilayah itu. Temuan kami itu misalnya wilayah Kampung Bugis, kalau SMA itu kan pasti sudah tergeser posisinya karena kalah dekat dengan yang lebih dekat sekitar 400 an meter, itu mau tidak mau mereka harus ke swasta pilihannya,” ujarnya.

Makanya dibutuhkan penambahan bangunan sekolah baru lagi, supaya semua wilayah terakomodir. Hal ini juga sebagai pemerataan, apalagi Karang Anyar jumlah penduduk sangat padat.

Baca juga : Tarik Minat Masyarakat, DPRD Kaltara Berpesan Sekolah Swasta Perlu Ditingkatkan Kualitas Pendidikan 

“Kami melihat akan datang itu dengan kondisi saat ini dibutuhkan dibangun lagi SMA 5/SMK 5 di Tarakan. Apalagi jumlah penduduk terus bertambah,” beber pria yang juga tercatat sebagai Ketua Pengprov PBFI Kaltara.

Komisi 4 juga meminta Disdikbud data prosentase peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Sebab orangtua tidak mau menyekolahkan anaknya ke swasta, karena terkendala uang masuknya cukup mahal.

“Ini perlu dipikirkan dan membijaksanai itu ke depan dengan subsidi uang masuk, supaya tidak diberatkan lagi ke orangtua yang mereka tidak ada pilihan lain. Tapi ini masih lagi kita jadikan bahan kajian dan diskusikan,” tutupnya.(Mt)