Angka Anak Tidak Sekolah Tinggi, Pemkot Tarakan Verifikasi Lapangan

Jawab Polemik Beasiswa Kaltara Unggul, Biro Kesra Buka Suara

Pertamina Patra Niaga RU V Balikpapan Tebar Kepedulian, Hadirkan Semangat Belajar dan Harapan bagi Anak-Anak di Ring-1 Kilang

DPRD Kaltara Minta Mahasiswa Baru UBT Jadi SDM Unggul Daerah

Pemprov Kaltara Tekankan Kualitas SDM saat Sambut Mahasiswa Baru UBT

TARAKAN – Berdasarkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) angka anak tidak sekolah di Kota Tarakan mencapai 3.700 anak. Angka ini cukup besar dan dampaknya dapat menimbulkan angka kemiskinan baru.

Walikota Tarakan, dr. Khairul menjelaskan berdasarkan data nasional 3.700 anak ini ada anak belum pernah sekolah (BPB) sebanyak 1.953, Drop Out (DO) 1.093 anak dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 654.

“Maka kita minta bantuan Kelurahan untuk melakukan pemetaan melakukan langkah apakah anak ini tinggal di Tarakan atau hanya KTP saja, kita lakukan verifikasi lapangan by name by address,” ujar Walikota, Kamis (6/6/2025).

Walikota menegaskan angka ini cukup besar sehingga perlu dilakukan validasi di lapangan, untuk memastikan angka nasional ini benar dan valid.

“Kita melakukan verifikasi lapangan apakah benar jumlahnya, apa masalahnya,” katanya.

Tentu ada beberapa langkah kedepan, setelah data ini valid, salah satunya sekolah rakyat untuk anak-anak yang memang miskin ekstrim dengan kuota 50 SD dan 50 SMP, kemudian anak tidak sekolah yang melampaui usia akan dimasukan ke Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM).

“Kita akan pilah,” tegasnya.

Sementara itu, Agung Kurniawan, Sekretaris Dinas Pendidikan Tarakan mengatakan data 3.700 tersebut adalah data Pusdatin dan belum terkonfirmasi ke Dinas.

“Kita punya data, tapi tidak sebesar itu, tidak sampai 50 persen dari data yang ditampilkan Pusdatin,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya telah mengumpulkan Kepala Sekolah se Kota Tarakan untuk mencari data apakah anak tidak sekolah di lingkungan sekitar. Kemudian pihaknya mengumpulkan lurah berserta operator untuk membantu verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah.

“Kita target secepatnya selesai datanya sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kita mulai 7 Juli nanti,” katanya.

Verifikasi lapangan juga akan melibatkan ketua RT dan Dasawisma secara door to door, sehingga data yang dihasilkan rill, dan kemudian di input ke aplikasi Dapodik Dinas Pendidikan. (ary)