• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
    • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
    • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Politik

Hasan Basri Minta 400 Hektar Kawasan Hutan Dijadikan Pusat Pemerintahan KTT, Menteri LHK Beri Sinyal Positif

by Redaksi
9 Juni 2021 16:45
in Politik
A A
0
Hasan Basri Minta 400 Hektar Kawasan Hutan Dijadikan Pusat Pemerintahan KTT, Menteri LHK Beri Sinyal Positif

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menyerahkan usulan masyarakat Kaltara kepada Menteri LHK. Foto : Istimewa

JAKARTA – Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rapat dihadiri langsung Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.S.C., Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal bersama jajarannya di Kantor DPD RI, Senin (7/6/21).

Rapat tersebut membahas program kerja Kementerian LHK di daerah tahun 2021 dan rencana Kementerian LHK di daerah tahun 2022.

Baca Juga

Darurat Perilaku Menyimpang Pelajar di Tarakan, Dari Temuan Konten Pornografi Hingga Wacana “Masuk Barak”

Nelayan Rumput Laut Sulit Akses Modal, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Desak Pendampingan Maksimal

Perkuat Tata Kelola JDIH Menuju WBBM, Bawaslu Tarakan Studi Banding ke BPK Kaltara

Peringati Hari Amal Bhakti ke-80, Alimuddin Berharap Kerukunan Umat di Kaltara Terus Terjaga

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri S.E., M.H juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) daerah terutama masyarakat Kaltara. Hal ini terkait dengan sarana prasarana serta fasilitas umum.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri. Foto : Istimewa

Senator asal Kaltara meminta kepada Menteri LHK untuk memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Kaltara. Sebab Provinsi Kaltara yang memiliki total luas lahan 7.547.000 Hektare, 70 persen merupakan kawasan hutan. Selain itu, HB juga meminta Menteri LHK melakukan perubahan kawasan hutan dalam rangka Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT) seluas kurang lebih 400 Hektar agar segera terlaksana.

“Pemda KTT sudah sejak lama membutuhkan lahan Pusat Pemerintahan seluas kurang lebih 400 Hektar dalam rangka berjalannya program aspirasi daerah yang tertib, aman dan nyaman,” ujar HB.

Usulan tersebut, langsung ditanggapi Menteri LKH dengan memberikan sinyal positif terhadap aspirasi senator Hasan Basri. “Sampai saat ini, saya sudah minta kepada Dirjen PKTL untuk memperoses pelepasan areal 400 Ha dari Addendum PT Adindo dan juga kemungkinan areal Inhutani untuk KTT,” ucap Siti Nurbaya Bakar.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan serahkan usulan dari masyarakat Kaltara kepada Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto : Istimewa

Alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan juga meminta penjelasan serta perhatian khususnya banjir yang terjadi di aliran sungai-sungai di Kaltara tahun 2021.”Banjir tersebut apakah karena pencemaran lingkungan, pertambangan atau kah karena kerusakan hutan saya mohon perhatiannya,” kata HB.

Mengenai hal tersebut, Menteri LHK mengatakan telah menganalisis landscape kejadian banjir di Kaltara. Pendalaman ini dilakukan, untuk mengambil langkah penanganan.

“Setiap terjadi kejadian banjir termasuk di Kaltara, kami selalu menganalisis landscapenya. Karena posisi bentang alam mempengaruhi terjadinya banjir. Khusus Kaltara Kementerian LKH langsung dipimpin oleh Pak Wamen sebagai langkah-langkah tindaklanjut mendalami secara komperhensif dan bagaimana langkah-langkah berikutnya,” jelas Menteri LHK.

Melalui rapat kerja ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri juga mengusulkan beberapa point kepada Menteri LHK. Berikut beberapa program prioritas usulan Senator Hasan Basri kepada Menteri LHK:

1. Mengusulkan kepada KLHK agar menerapkan secara ketat kewajiban reklamasi pascatambang. Tujuan dari reklamasi pascatambang adalah untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan, serta untuk mengembalikan lahan sesuai dengan kondisi semula.

2. Mengusulkan kepada KLHK bahwa tumpukan sampah sampah yang berada di Kaltara harus diolah atau di daur ulang dengan baik, agar tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu kesehatan manusia.

3. Merevisi Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hutan adat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dapat menjamin kepastian hukum masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan adat. Serta melakukan revisi terhadap Penjelasan “Kearifan Lokal” Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 dan merevisi UU No. 41 Tahun 1999.

4. Mengusulkan kepada KLHK adanya dunia usaha, baik perusahaan, hotel, warung makan, restoran, pasar untuk melakukan pengurangan sampah melalui program pembatasan penggunaan kantong plastik, tidak menggunakan stereoform, melakukan pemilahan sampah dan pendaur ulangan sampah.

5. Mengusulkan kepada KLHK untuk memberikan Kalpataru kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup, sehingga perorangan atau kelompok secara konsisten terpacu untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Hal ini sudah banyak dilakukan di Kalimantan Utara, namun minim perhatian sehingga tidak ada peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas.(**)

Tags: DPD RIHasan BasriKabupaten Tana TidungKomite II DPD RI
ShareTweetSendShareSend

Berita Lainnya

Darurat Perilaku Menyimpang Pelajar di Tarakan, Dari Temuan Konten Pornografi Hingga Wacana “Masuk Barak”
Parlemen

Darurat Perilaku Menyimpang Pelajar di Tarakan, Dari Temuan Konten Pornografi Hingga Wacana “Masuk Barak”

7 Januari 2026 16:17
Nelayan Rumput Laut Sulit Akses Modal, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Desak Pendampingan Maksimal
Parlemen

Nelayan Rumput Laut Sulit Akses Modal, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Desak Pendampingan Maksimal

7 Januari 2026 12:16
Perkuat Tata Kelola JDIH Menuju WBBM, Bawaslu Tarakan Studi Banding ke BPK Kaltara
Politik

Perkuat Tata Kelola JDIH Menuju WBBM, Bawaslu Tarakan Studi Banding ke BPK Kaltara

7 Januari 2026 10:49
Peringati Hari Amal Bhakti ke-80, Alimuddin Berharap Kerukunan Umat di Kaltara Terus Terjaga
Parlemen

Peringati Hari Amal Bhakti ke-80, Alimuddin Berharap Kerukunan Umat di Kaltara Terus Terjaga

6 Januari 2026 17:32
WASPADA! Nama Anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto Dicatut Penipu, Modus Jual Mobil Murah
Parlemen

WASPADA! Nama Anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto Dicatut Penipu, Modus Jual Mobil Murah

6 Januari 2026 15:18
Progres PJU Kota Tarakan Disorot, Komisi III DPRD Minta Realisasi Nyata di Wilayah Pesisir
Politik

Usung Transformasi “Wajah Muda”, Ketua Formatur PAN Tarakan Targetkan Formasi Pengurus Rampung Januari Ini

6 Januari 2026 14:46
Next Post
Bahas Persiapan Musda Golkar Tarakan, Siti Laela Silaturahmi ke Tigor Nainggolan

Bahas Persiapan Musda Golkar Tarakan, Siti Laela Silaturahmi ke Tigor Nainggolan

Ibrahim Ali Apresiasi BPS Tana Tidung Komitmen Wujudkan Zona Integritas

Silaturrahmi ke Bupati Bulungan, PT PLN (Persero) Sampaikan Rencana Perluas Jaringan Ke Desa Binai

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • UBT Tegaskan Status Dosen Non-ASN Bukan Diberhentikan, Tapi Kontrak Berakhir per 31 Desember 2025

    UBT Tegaskan Status Dosen Non-ASN Bukan Diberhentikan, Tapi Kontrak Berakhir per 31 Desember 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Peternak Ayam Lokal Tarakan Resah, Masuknya Perusahaan Nasional Diduga Ancam Harga Pasar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bantah Isu Pemberhentian 14 Pegawai via Zoom, Rektor UBT Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur 

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat, Kapolda Kaltara: Kenaikan Pangkat Adalah Amanah dan Tanggung Jawab

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UMK Balikpapan 2026 Ditetapkan, Pemkot Tekankan Stabilitas dan Sinergi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Presiden Prabowo Tinjau Hilirisasi dan Teknologi Pertanian Modern pada Panen Raya di Karawang

7 Januari 2026 22:08

Trafik Melonjak Double Digit, Indosat Jaga Keandalan Jaringan di Periode Tahun Baru

7 Januari 2026 22:02
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
    • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP