TARAKAN – DPRD Kota Tarakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan tersebut, diambil dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Tarakan, Selasa (20/6/23).
Ketua DPRD Al Rhazali mengatakan setelah melalui pembahasan, 7 Fraksi di DPRD Kota Tarakan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disahkan menjadi Perda dengan beberapa catatan.
Salah satu catatan adalah meminta pembenahan dalam tata kelola pemerintah. Selain itu mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
“Sehingga anggaran Pemkot Tarakan benar-benar direalisasikan porsi lebih besar yang ada pada anggaran belanja modal dan belanja operasional,” kata Al Rhazali kepada Fokusborneo.com.
Baca juga : Tanggapi Soal PAW, Muhammad Rais Tempuh Jalur Hukum Menilai Pemberhentiannya Cacat AdministrasiÂ
Catatan lainnya, kata Al Rhazali meminta hambatan/permasalahan dalam hal sektor pendapatan bisa dicarikan solusi, sehingga antara target dan realisasi PAD tidak ketimpangan.
“Ini yang seharusnya Pemkot kedepannya diperbaiki dan memberikan target yang realistis serta harus melakukan evaluasi secara khususnya pada sektor pendapatan. Pemerintah juga harus lebih kreatif dan optimal lagi dalam mencapai serta menggali potensi sumber pendapatan daerah,” jelas politisi PKB.
Tidak hanya itu, ditambahakan Al Rhazali DPRD juga meminta pemerintah ada transparasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas publik disemua tahapanny, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya.
“Karenanya seluruh lembaga penyelenggara Kota Tarakan ditingkat pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan daerah, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada rakyat,” tegasnya.
Terkait program dan kegiatan pemerintah, DPRD meminta dapat menyentuh serta manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. “Untuk program bersentuhan dengan masyarakat, supaya diperbanyak dan dipercepat serta realisasinya yang lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Menanggapi catatan dan rekomendasi DPRD, Walikota Tarakan dr. Khairul mengucapkan terima kasih. Ia akan meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperhatikan itu.
“Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Tarakan yang telah memberikan rekomendasi, masukan dan saran selama proses pembahasan raperda ini. Kepada seluruh kepala OPD dan pihak terkait, saya minta untuk memperhatikan dan seluruh sumbang saran, pendapat rekomendasi yang disampaikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” imbaunya.
Dijelaskan Walikota, catatan dan rekomendasi ini, menjadi motivasi peningkatan kinerja dalam periode sistem keuangan yang terbaik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
“Pemkot Tarakan bersama semua perangkatnya akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja,” tambahnya.
Baca juga : Resmi Dibuka, MTQ ke VIII Jadi Sarana Perekat UkhuwahÂ
Secara garis besar, dijelaskan Walikota laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 menunjukkan kinerja pendapatan daerah dengan target sebesar Rp 1,07 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau mencapai 102,88 persen.
Sedangkan belanja dan transfer daerah pada tahun 2022 bahkan sebesar Rp 1,21 triliun dan realisasinya sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 90,67 persen.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diketahui pada akhir tahun anggaran 2022, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran untuk silpa sebesar Rp 146,49 miliar.
“Silpa tersebut dikarenakan defisit anggaran sebesar Rp 2,21 miliar dan sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 148,7 miliar,” tutupnya.(Mt)
Discussion about this post