Percepat Pembentukan PHI, Pansus DPRD Kaltara Butuh Dukungan Semua Pihak

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi  Kalimantan Utara (Kaltara) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bersama bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara melakukan rapat kerja di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (29/6/23).

Rapat ini, untuk keperluan kajian akademis dan urgensi pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara yang disusun oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI). Terutama terkait dukungan tertulis dari berbagai pihak di Provinsi Kaltara.

Anggota Pansus Syamsuddin Arfah mengatakan Pansus Percepatan Pembentukan PHI membutuhkan surat dukungan moril dan materiil dari Gubernur serta surat penyampaian data dari Disnakertrans Provinsi Kaltara terkait data ketenagakerjaan.

Baca juga : Tindaklanjutin Keluhan Warga di Sekitar Embung Rawasari, DPRD Kaltara Panggil PDAM Tarakan 

“Selain itu, surat dukungan moril dari Ketua DPRD Provinsi Kaltara terkait berdirinya PHI di Kaltara juga diperlukan, termasuk surat dukungan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor terkait kesiapan menjalankan sidang PHI,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin menambahkan Pansus Percepatan Pembentukan PHI Kaltara memiliki rencana dalam waktu dekat untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Kaltara.

Audiensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran terhadap persiapan penyelenggaraan persidangan PHI di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

“Melalui audensi ini, pansus berharap dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memajukan pembentukan PHI di Kaltara,” ujar politisi PKS.

Baca juga : Berjalan Lancar, Komisi 4 DPRD Kaltara Apresiasi Pelaksana PPDB Tingkat SMA dan SMK

Tidak hanya audensi dengan Gubernur, Pansus Percepatan Pembentukan PHI Kaltara juga akan melaksanakan rapat teknis dengan Dinas PUPR. Rapat ini akan membahas persiapan infrastruktur dalam penyelenggaraan persidangan PHI di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

“Pansus menyadari pentingnya persiapan infrastruktur yang memadai untuk memastikan persidangan PHI dapat berjalan dengan baik,” pesannya.

Dengan adanya kerjasama antara pansus dan Dinas PUPR, diharapkan persiapan infrastruktur tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.(Hms)