Jelang Pilkada, KPU Tarakan Perkuat Petugas AdHoc

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Tarakan di ruang Imbaya Pemkot Tarakan pada Senin, 10 Juni 2024 pagi. Sejumlah pihak yang hadir pun melayangkan kritik terhadap kinerja petugas Ad Hoc KPU yang dianggap kurang optimal.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kota Tarakan, Dedi Herdianto menerima untuk dijadikan evaluasi ke depan.

Disampaikan, kritik itu terkait dengan banyaknya tenaga Ad Hoc belum memahami teknis penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh serta kurang cakap menghadapi permasalahan tertentu saat pemilihan.

Dicontohkan, ada petugas Ad Hoc yang tidak mampu membedakan surat suara sah, tidak sah, dan rusak.

Ada pula kritikan terkait banyaknya petugas Ad Hoc yang kelelahan akibat beban kerja yang tinggi.

Mengevaluasi hal itu, KPU Tarakan akan mengoptimalkan bimbingan teknis (bimtek) bagi para petugas Ad Hoc.

Bahkan, bimtek untuk pelaksanaan tahapan Pilkada ini nanti tidak hanya menekankan pada teori tapi akan diperkuat dengan studi kasus.

Perlu diketahui, petugas Adhoc KPU terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

“Yang paling utama bagi kami adalah penguatan baik di Badan Ad Hoc dan yang paling dekat ini adalah Pantarlih. Pantarlih ini kan ujung tombak pendataan kami,” kata Dedi.

Melalui metode ini diharapkan petugas Ad Hoc bisa memahami dengan utuh terkait materi, tahapan serta pengetahuan penyelenggaraan Pilkada.

“Itu masukan tadi kepada kami,” katanya.

Selain itu, pemutakhiran data pemilih turut menjadi sorotan. KPU Tarakan diminta untuk meningkatkan keakuratan data-data pemilih.

“Jangan sampai nama yang terdaftar di DP4 sudah meninggal misalnya atau terdaftar TNI-POLRI. Itu bisa diupgrade sehingga data-data pemilih valid,” tuturnya.

Kendati banyak mendapat kritik, KPU tetap berharap seluruh pihak pro aktif menyukseskan Pilkada 2024 mendatang. KPU pun menegaskan menerima segala bentuk masukan, saran dan kritik. (*)