TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan dihadiri perwakilan Ketua RT se-Kelurahan Karang Anyar di Privat Coffee Shop, Kampung Bugis, Kamis (31/7/25).
Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, Wakil Direktur Keuangan RSUD dr. Jusuf SK, Arif, dan Kepala Pelayanan Medik RSUD dr. Jusuf SK, dr. Ronald.
Supa’ad Hadianto menekankan pentingnya mendengarkan penjelasan dari para ahli di bidang kesehatan.
“Kalau ahlinya yang menjawab, walaupun ada margin error, itu tidak lebih dari 10 sampai 15 persen. Tapi kalau yang bukan ahlinya, margin error-nya bisa 90,9 persen,” ujar Supa’ad.
Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menyampaikan beberapa keluhan dan pertanyaan terkait pelayanan kesehatan khususnya di RSUD dr. Jusuf SK merupakan rumah sakit rujukan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Salah satunya, Ketua RT 39 Karang Anyar, Sukardi, menyoroti sulitnya warga miskin mendapatkan akses BPJS.
“Yang pertama tentang BPJS miskin, menembus miskin saja belum bisa. Ada anak yang sakit ingin berobat, karena BPjS mandiri menungguk dan gak bisa digunakan kalau tidak dilunasi, akhirnya bayarnya swadaya warga patungan karena tidak mampu,” keluh Sukardi.
Ia juga menanyakan perihal BPJS yang tertunda dan kemungkinan adanya pemutihan iuran.
Senada dengan Sukardi, Jamal, Ketua RT 53 Karang Anyar, menyampaikan pengalamannya terkait pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit. Ia menceritakan saat matanya kemasukan semut dan harus membeli obat di apotek luar, meskipun memiliki BPJS aktif.
“Alhamdulillah 7 tahun baru saya menginjak Puskesmas, tapi tidak pernah nunggak BPJS. Sampai di sana, harga obat itu Rp60.000, saya disuruh beli di apotek,” ujar Jamal.
Ia juga menceritakan kasus serupa yang dialami keluarganya saat berobat di rumah sakit, di mana obat harus dibeli di apotek luar dengan harga yang menurutnya memberatkan.
“Dengan ini saya mohon penjelasan, kalau memang hal-hal yang tidak bisa dicover oleh BPJS, tapi jangan harga Rp60.000 dalam kondisi sosial kami ini,” tegasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Pelayanan Medik RSUD dr. Jusuf SK Tarakan, dr. Ronald, menjelaskan bahwa hampir 90% pasien di RSUD dr. Jusuf SK menggunakan BPJS. Ia mengakui adanya regulasi yang semakin ketat dari BPJS yang terkadang menimbulkan kendala di lapangan.
“Kami sangat paham yang begitu, cuman belakangan ini regulasi yang ditetapkan ini semakin ketat sehingga kami sendiri pun akhirnya sering bentrok dengan masyarakat, dengan pasien dalam kondisi sakit sudah datang ingin berobat,” jelas dr. Ronald.
Ia menambahkan rumah sakit selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik.
Mengenai kasus obat yang harus dibeli di luar, dr. Ronald mengakui bahwa ada beberapa obat yang tidak masuk dalam daftar yang dicover BPJS.
“Seperti contohnya obat untuk kemoterapi, untuk obat kanker saja tidak semua yang masuk, sehingga ada beberapa yang harus dibeli di luar,” katanya.
Ia menekankan pihak rumah sakit selalu mengomunikasikan hal ini kepada pasien dan keluarga.
Terkait keluhan dan masukan dari masyarakat, dr. Ronald menegaskan manajemen RSUD dr. Jusuf SK sangat terbuka.
“Kami sebenarnya sangat menerima sekali setiap keluhan itu. Kami anggap sebagai suatu masukan buat kami, baik itu melalui media sosial maupun ada bagian pengaduan, ada nomor pengaduan, bisa secara langsung,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Ronald juga memaparkan berbagai upaya pengembangan pelayanan yang dilakukan RSUD dr. Jusuf SK agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.
“Untuk beberapa tindakan yang dulunya harusnya dirujuk, kami mengusahakan, kami kembangkan di rumah sakit Jusuf SK. Salah satunya tindakan kateterisasi, pengobatan jantung,” ujarnya.
Ia menambahkan tindakan seperti pasang ring jantung, kemoterapi untuk pasien kanker, hingga bedah jantung sudah dapat dilakukan di RSUD dr. Jusuf SK.
“Baru-baru ini juga kami melakukan pelayanan bedah jantung dan ini sudah kami lakukan di bulan Februari dan di bulan Juni kemarin. Jadi ada 9 pasien yang kami layani untuk operasi bedah jantung,” jelas dr. Ronald.
Selain pengembangan pelayanan, RSUD dr. Jusuf SK juga fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirimkan dokter-dokter untuk menempuh pendidikan spesialis.
Ia berharap ke depan, RSUD dr. Jusuf SK dapat menjadi rumah sakit rujukan utama di Kaltara dengan layanan yang semakin lengkap, termasuk rencana pengembangan bayi tabung dan dokter spesialis onkologi anak.
Menutup sosialisasi ini, Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Partai NasDem, Supa’ad Hadianto berharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pihak rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kaltara.(Mt)
Discussion about this post