TARAKAN – Tujuh belas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.
Fakta mengejutkan ini, terungkap dalam rapat dengar pendapat gabungan komisi yang digelar di DPRD Tarakan, Jumat (15/8/25).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD, Harjo Solaika, bertujuan mencari jawaban atas kejanggalan yang menimbulkan sorotan tajam dari publik.
Harjo Solaika menyampaikan masuknya nama anggota dewan ke dalam daftar BSU menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Tarakan yang berjumlah sekitar 280 ribu jiwa. “Ada sedikit saja masalah itu sudah luar biasa bagi diri kita,” kata Harjo
Perdebatan sengit pun terjadi. Para anggota dewan mempertanyakan kejanggalan dalam sistem pendataan, kerahasiaan data, dan mengapa hanya sebagian dari mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Baharudin, secara terbuka mempertanyakan integritas sistem yang ada. Ia menyoroti klaim PT Pos Indonesia yang menjamin kerahasiaan data penerima BSU, padahal nyatanya data 17 anggota dewan tersebut bocor ke publik.
”Pos menyampaikan menjamin kerahasiaan penerima bantuan, tapi pada faktanya data itu bocor. Terutama yang terkait dengan 17 anggota dewan ini,” ujar Baharudin.
Senada dengan Baharudin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Dapot Sinaga, juga melontarkan kritik keras terhadap proses pendataan. Ia mempertanyakan dasar data yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dari mana data itu tersedia? Saya ini punya karyawan juga, tapi malah gak menerima karyawan saya,” ujarnya.
Dapot mendesak perbaikan sistem dan menyoroti keanehan mengapa hanya 17 dari 30 anggota dewan yang terdata.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa proses pendataan BSU dilakukan secara otomatis dan terintegrasi.
Data yang digunakan adalah data aktif peserta yang memenuhi kriteria, seperti WNI, upah di bawah ambang batas yang ditentukan, dan bukan ASN, TNI, atau Polri.
Terkait mengapa hanya 17 anggota dewan yang terdaftar, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Masduki, menyebut hal itu terjadi karena upah yang dilaporkan ke sistem berada di bawah UMK.
“Secara teknis, 17 anggota dewan ini masuk karena memenuhi kriteria. Mereka WNI, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan upah yang dilaporkan di bawah UMK,” jelas Masduki.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Agus Sutanto, menjelaskan BSU adalah bantuan langsung tunai dari pemerintah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Meskipun UMK Tarakan sebesar Rp4,465 juta, pekerja dengan upah di bawah nilai tersebut masih berhak menerima BSU.
Agus juga menegaskan dinas tidak terlibat langsung dalam pendataan, melainkan hanya memantau dan berkoordinasi dengan BPJS dan kantor pos.
Penyaluran BSU, yang senilai Rp600.000 per pekerja, dilakukan melalui Kantor Pos atau bank Himbara. Eksekutif Manager PT Pos Kota Tarakan, Kusuma Setia Nata Negara, menjelaskan data penerima diserahkan langsung kementerian ke kantor pos pusat.
Dari 11.000 lebih penerima yang terdata di Tarakan, sebanyak 10.419 orang berhasil menerima BSU, sementara 1.361 lainnya gagal salur.
Sebagian besar gagal salur, karena penerima tidak merespons panggilan saat dihubungi. Bantuan yang diterima setiap pekerja sebesar Rp600.000 untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli.
Menanggapi keluhan Baharudin terkait bocornya data 17 anggota dewan, Kusuma menjawab data tersebut seharusnya bersifat rahasia dan penyalurannya hanya diketahui penerima.
Masduki menambahkan kejadian ini menjadi masukan penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk perbaikan regulasi di masa mendatang, terutama terkait status anggota dewan dalam program bantuan sosial.
Ia juga menegaskan, para anggota dewan yang terdaftar sebagai penerima BSU tidak berhak menerima bantuan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi anggota dewan yang tidak mengambilnya,” tambahnya.
Pimpinan rapat Harjo Solaika menyimpulkan rapat ini berhasil memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh terkait realisasi program BSU. Ada dua poin utama yang menjadi catatan dan evaluasi, yaitu perbaikan sistem pendataan agar lebih tepat sasaran dan dampak sosial yang dialami anggota dewan.
Rapat ini menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pendataan BSU. Meskipun pihak-pihak terkait (BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pos, dan Dinas Tenaga Kerja) telah melaksanakan tugas sesuai aturan, Harjo Solaika menyoroti adanya ketidaktepatan sasaran di lapangan.
“Kita berharap yang menerima bantuan ini adalah masyarakat kita yang memang benar-benar membutuhkan,” ujar Harjo,
Harjo mendesak agar sistem pendataan diperketat. Ia berharap evaluasi ini bisa disampaikan melalui jalur komunikasi masing-masing lembaga, seperti laporan ke kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan atau saat rapat koordinasi Dinas Tenaga Kerja, agar bantuan dari pemerintah benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Harjo Solaika menegaskan dewan tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, namun dampak seperti “dibilang dewan rakus” telah memicu keresahan.
”Kami tak pernah merasa menerima ini. Kami justru sebenarnya tidak mau, kami justru mau masyarakat yang membutuhkan yang nerima,” jelasnya.
Harjo juga mencatat rapat ini telah menemukan benang merah terkait permasalahan tersebut, yaitu adanya langkah koordinasi antara pihak terkait dengan lembaga dewan untuk mencari solusi.
Hasil rapat ini akan menjadi catatan internal untuk evaluasi dan perbaikan, terutama terkait pelaporan data upah anggota dewan agar sesuai dengan ketentuan dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.(Mt)
Discussion about this post