TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com Legislatif Kalimantan Utara (Kaltara) menanggapi serius potensi pelemahan fiskal daerah menyusul adanya penurunan signifikan pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026.
Menghadapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyatakan akan mengintensifkan fungsi pengawasannya.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menekankan efisiensi dan efektivitas belanja daerah menjadi fokus utama.
Politisi Golkar itu melihat penurunan TKD sebagai pemicu agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
“Pengawasan adalah kuncinya. Dengan keterbatasan fiskal yang ada akibat penurunan TKD, setiap rupiah yang dibelanjakan daerah harus dijamin efisien dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tegas Nasir.
DPRD tidak hanya fokus pada pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan. Nasir menggarisbawahi komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk memperketat evaluasi program.
“Kami akan memperketat evaluasi di setiap tahapan, mulai dari penyusunan program hingga eksekusinya. Tidak boleh ada lagi program yang tidak jelas dampaknya atau sekadar rutinitas tanpa hasil nyata,” ujarnya lebih lanjut.
Alih-alih mengeluh, politisi ini memandang situasi fiskal yang menantang ini sebagai kesempatan emas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
“Situasi ini harus dimaknai sebagai momentum untuk lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran daerah. Ini saatnya kita berbenah,” pesannya.
Untuk memastikan pembangunan tetap optimal di tengah tantangan fiskal 2026, DPRD berharap sinergi dengan eksekutif dapat semakin solid dan kuat.(**)
Discussion about this post