TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian serius terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Pusat.
Pemotongan masif pada dana transfer daerah ini diperkirakan akan memukul keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2026.
Dampak pemangkasan ini dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan APBD yang signifikan, memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk lebih fokus dalam menyusun alokasi anggaran.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T, meminta Pemprov agar tetap menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi kepala daerah sebagai panduan utama, meskipun terjadi efisiensi anggaran besar-besaran.
Politisi Demokrat itu menekankan peran DPRD adalah mengawal pelaksanaan program-program tersebut, namun kebijakan program dan kegiatan prioritas sepenuhnya berada di tangan eksekutif.
”Kami tugasnya hanya mengawal sampai ke sana. Yang punya kewenangan program dan kegiatan ada di gubernur yang prioritas,” jelas Muddain, Senin (17/11/25).
Anggota DPRD Provinsi dua periode itu mengakui dampak efisiensi anggaran pusat telah menyebabkan pergeseran anggaran yang tajam pada Rancangan APBD (RAPBD) Kaltara.
“Oleh karena itu, saya berharap Pemprov Kaltara dapat mengutamakan kebijakan-kebijakan yang prioritas. Kendati terjadi efisiensi besar-besaran saat ini, tetap acuannya adalah RPJMD, visi misi kepala daerah,” sambungnya.
Menurut data yang diungkapnya, Pemprov awalnya memperkirakan RAPBD 2026 mencapai Rp 3,1 triliun. Namun, setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah, prediksi angka tersebut turun menjadi hanya Rp 2,2 triliun.(**)
Discussion about this post