TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Sidang Paripurna terkait penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/25).
Pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Sekretaris Fraksi Adi Nata Kusuma, menyatakan sikap menerima rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas upaya penyusunan dokumen fiskal ini, namun menyoroti struktur anggaran yang menunjukkan tingginya ketergantungan daerah.
Dari total Pendapatan Daerah Rp 2,244 triliun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 44,37%, sementara transfer dari Pemerintah Pusat mencapai 55,62%. Peningkatan PAD wajib menjadi agenda prioritas mengingat proporsi ini.
Sorotan tajam Fraksi Golkar diarahkan pada komposisi Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp 2,274 triliun. Belanja Operasi mendominasi dengan 76,02%, sementara alokasi untuk Belanja Modal hanya mencapai 3,26% (Rp 74,06 miliar).
Menurut Fraksi Golkar, porsi Belanja Modal ini sangat kecil dan tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan target transformasi ekonomi di Kaltara.
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk segera melakukan realokasi dana minimal Rp 80 hingga Rp 90 miliar dari pos belanja operasi untuk menambah anggaran belanja modal.
“Hal ini dianggap penting agar pembangunan infrastruktur strategis tidak tertunda karena keterbatasan alokasi,” tegasnya.
Adi Nata Kusuma juga menyampaikan beberapa catatan strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Fraksi Golkar mendesak peningkatan PAD minimal 10 sampai 15% dalam dua tahun ke depan, disertai dengan digitalisasi penuh layanan pajak dan retribusi serta optimalisasi aset daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar dilakukan penertiban wajib pajak, memastikan seluruh BUMD berkontribusi nyata terhadap PAD, dan menanyakan optimalisasi partisipasi interes 10% terhadap BUMN atau BUMD.
Di sektor layanan publik, perhatian khusus diminta untuk perbaikan Rumah Sakit Provinsi Kaltara Jusuf SK pasca bencana gempa bumi.
Fraksi Golkar juga mendesak penganggaran kembali Subsidi Ongkos Angkut (SOA), terutama di wilayah perbatasan, serta meminta pembangunan atau penambahan SMA di wilayah perbatasan seperti Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, demi pemerataan pendidikan.
Terkait pengelolaan keuangan, Fraksi Golkar mendesak transparansi berkaitan dengan deposito APBD senilai Rp 300 miliar yang terdapat di empat bank.
“Fraksi Golkar meminta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dilakukan secara akuntabel dan diarahkan hanya untuk program-program produktif, serta menyarankan pengoptimalisasian dana CSR untuk pembangunan infrastruktur,” pesannya.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih mendalam, dengan harapan Pemerintah Provinsi membuka ruang dialog yang konstruktif dan responsif terhadap rekomendasi DPRD.(**)
Discussion about this post