JAKARTA, Fokusborneo.com – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nasir, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.
Kegiatan yang bertema “DPRD Kuat, Daerah Berdaya” ini diselenggarakan di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, mulai Rabu, 10 Desember 2025 hingga Jumat, 12 Desember 2025.
Bimtek yang hanya dihadiri anggota fraksi dengan jumlah terbatas ini berfokus pada Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dengan Fraksi Partai GOLKAR Provinsi dan Kabupaten/Kota, membahas isu krusial terkait tantangan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran pasca-pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara dan juga Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Kaltara Muhammad Nasir menyampaikan bimtek ini, salah satunya membahas soal kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi sorotan utama pemerintahan saat ini.
Hal ini dipandang strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Namun, implementasinya menciptakan dilema signifikan bagi pemerintah daerah.
Menurutnya akibat kebijakan tersebut, daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebijakan pusat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan di satu sisi.
Sementara di sisi lain, daerah menghadapi keterbatasan fiskal yang memengaruhi kemampuan menjalankan program lokal.
”Efisiensi anggaran sering kali berisiko memperlambat kemajuan pembangunan daerah. Pembatasan anggaran di sektor vital, seperti infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal, dapat menghambat capaian pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Data ilustratif dari Kementerian Keuangan per Kuartal III 2025 menunjukkan, tantangan fiskal utama di daerah adalah kapasitas fiskal yang masih lemah. Hanya sekitar 4,74% dari 548 daerah otonom yang memiliki kapasitas fiskal kuat.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya sekitar 28,7% dari total pendapatan daerah. Sedangkan ketergantungan pada Dana Transfer Pusat, mencapai sekitar 65,7% dari total pendapatan daerah.
Kondisi ini, diperparah dengan lemahnya peran DPRD dalam menentukan kebijakan pembangunan, berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menginisiasi Bimtek ini sebagai upaya mencari solusi dan mengembangkan inovasi pendapatan untuk penguatan fiskal daerah.
Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kebijakan di tingkat pusat, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang dipandu langsung oleh Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI.
Nasir menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan tentang program kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menyusun perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan program kerja yang berkualitas.
Selain itu, mensinkronisasi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Membangun komitmen untuk menyukseskan Program Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di daerah. Serta menerapkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat guna menanggulangi kemiskinan dan memperbesar pemerataan hasil pembangunan.
”Melalui kegiatan ini, harapannya anggota DPRD dari Partai Golkar dapat memperteguh komitmen dan kesiapan dalam membangun politik anggaran daerah yang memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang baik, bebas dari korupsi, salah sasaran, dan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Seluruh anggota Fraksi Golkar di daerah diharapkan dapat membawa hasil dialog interaktif ini sebagai bekal untuk mendorong peningkatan dan optimalisasi kinerja dalam mengelola keuangan daerah dan pembangunan di Kaltara, serta membangun jaringan komunikasi yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan pusat.(*/mt)
Discussion about this post