TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali turun tangan memfasilitasi sengketa bisnis di sektor pertambangan.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi III. Selasa (3/2/26), DPRD berupaya mencari jalan tengah atas permasalahan antara PT Simapa Bara Sejahtera (SBS) dan PT Pesona Indo Makmur (PIM).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menjelaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari mediasi pertama yang telah dilakukan pada Desember tahun lalu.
Syamsuddin mengungkapkan inti permasalahan ini terletak pada kewajiban pembayaran yang belum tuntas antara kedua perusahaan. Status keduanya merupakan hubungan kerja sama antar subkontraktor.
”Ini ceritanya subkontraktor yang disubkontraktorkan lagi. Ada pembayaran yang belum selesai, sehingga mereka meminta DPRD untuk memediasi agar masalah ini bisa tuntas,” ujar Syamsuddin.
Ia menambahkan, saat ini masih terdapat ganjalan pada aspek teknis yang membuat kesepakatan belum tercapai sepenuhnya, seperti proses pengecekan kualitas dan volume batu bara. Mekanisme stock opname di lapangan. Serta sisa pembayaran yang diperkirakan mencapai angka Rp5 miliar.
Meskipun ini merupakan ranah sengketa antarperusahaan (B2B), Syamsuddin menekankan fokus awal DPRD adalah memastikan hak-hak pekerja tidak terabaikan. Pada pertemuan pertama, isu utama yang diangkat adalah keterlambatan gaji karyawan.
”Pada pertemuan pertama, kaitannya ke tenaga kerjaan karena ada beberapa karyawan yang belum dibayarkan. Hal itu sudah mulai diselesaikan, sekarang tinggal bagaimana tindak lanjut penyelesaian sisa pembayaran antarperusahaannya,” imbuhnya.
DPRD Kaltara berharap kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk segera mengakhiri sengketa ini. Menurut Syamsuddin, kunci dari penyelesaian ini bukan sekadar pada aturan formal, melainkan pada kemauan untuk berdamai.
”Selain aturan, yang tidak kalah penting adalah goodwill atau niat baik untuk menyelesaikan. Kami berharap masalah ini tidak berlarut-larut karena menyangkut operasional pertambangan batu bara di wilayah kita,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post