TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, kembali turun ke lapangan untuk menemui konstituen dalam agenda reses masa sidang 2026.
Kali ini, titik pertemuan dipusatkan di RT 20, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, guna mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan warga setempat.
Dalam dialog yang berlangsung dinamis tersebut, masalah infrastruktur dasar menjadi topik hangat yang disuarakan masyarakat.
Warga mengeluhkan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Juwata Laut yang dinilai tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan pemukiman di wilayah tersebut.
”Kawasan Juwata Laut ini sebenarnya terus berkembang pesat. Namun, jika kita lihat secara kasat mata, fasilitas penerangan jalan masih sangat minim dan belum merata. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” ujar Jufri Budiman, Jumat (20/2/26).
Politisi Gerindra menjelaskan pada tahun anggaran 2025, pihaknya telah merealisasikan sejumlah program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di wilayah tersebut, seperti semenisasi jalan lingkungan dan perbaikan siring.
Meski demikian, ia mengakui belum semua usulan warga dapat terakomodasi secara serentak karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Ia meminta masyarakat untuk tetap optimis dan bersabar, karena proses pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas pelayanan publik.
”Semua aspirasi yang dititipkan kepada saya tetap akan diperjuangkan. Kita harus jeli melihat mana yang paling mendesak, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti jalan, drainase, dan siring,” tegasnya.
Selain masalah lampu jalan, warga juga menyoroti kerusakan akses jalan menuju SMP Negeri 6 Tarakan yang kian memprihatinkan. Mengingat jalan tersebut merupakan akses utama pelajar, Jufri menegaskan akan mengambil langkah koordinatif meski status kewenangan jalan berada di bawah Pemerintah Kota Tarakan.
”Pak RT tadi menyampaikan sudah ada proposal ke Dinas PU. Walaupun itu kewenangan kota, kami di provinsi tidak akan tinggal diam. Saya akan diskusikan dengan dinas terkait dan berkoordinasi langsung dengan Gubernur agar ditemukan solusi cepat bagi anak-anak sekolah kita,” jelas Jufri.
Jufri menambahkan untuk usulan baru di tahun 2026 ini, pihaknya akan berupaya memasukkannya melalui mekanisme perubahan anggaran jika memungkinkan. Ia berharap pola komunikasi dua arah melalui reses ini terus terjaga agar setiap kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.(**)
Discussion about this post