TARAKAN, Fokusborneo.com – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para pengemudi ojek pangkalan (opang) yang beroperasi di kawasan Bandara Internasional Juwata Tarakan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan, Selasa (14/4/26).
Dalam rapat yang dihadiri pihak otoritas Bandara Juwata, Koperasi Avia Jasa, serta perwakilan ojek bandara, Harjo menyatakan aspirasi para pengemudi ojek pangkalan sebenarnya cukup sederhana, yakni kepastian keamanan saat mereka mencari nafkah.
”Harapan kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik di ruangan ini. Tidak dalam rangka menyalahkan siapapun, tetapi bagaimana kita menemukan solusi konkret,” ujar Harjo.
Harjo menyoroti adanya keluhan terkait tindakan intimidasi yang dialami pengemudi ojek pangkalan saat mereka berusaha menawarkan jasa secara persuasif kepada penumpang di area bandara.
Menurutnya, meskipun titik pangkalan sudah diatur pihak bandara di area masjid, para pengemudi sering kali harus melakukan improvisasi marketing dengan berjalan kaki ke area dalam untuk mendapatkan penumpang.
Namun, dalam praktiknya, mereka justru merasa terancam dengan adanya tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Harjo pun meminta ketegasan dari pihak pengelola bandara dan koperasi taksi bandara untuk menertibkan oknum-oknum yang melakukan diskriminasi tersebut.
“Mereka cuma minta keamanan saja sebenarnya. Jangan kita mendominasi, karena bandara itu ada yang mengatur. Kita ingin jaminan keamanan agar tidak ada lagi lempar batu atau kekerasan lainnya,” tegas Harjo.
Merespons tudingan diskriminasi tersebut, Perwakilan Koperasi Avia Jasa Bandara Juwata Tarakan, Umar Dani menyatakan hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan resmi terkait adanya kekerasan atau intimidasi di lapangan.
Ia menjelaskan kantor koperasi terletak tepat di gerbang keluar, sehingga pihak manajemen selalu memantau pergerakan para sopir taksi di bawah naungan mereka.
”Masalah diskriminasi itu, sampai saat ini kami belum pernah menerima laporan itu. Padahal kantor koperasi persis di gerbang keluar, jadi kami selalu memantau pergerakan sopir taksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihak koperasi menyatakan terbuka jika ada perusahaan lain yang ingin memfasilitasi atau mendukung operasional ojek pangkalan melalui koordinasi dengan manajemen bandara.
Tapi, untuk saat ini, pihak koperasi masih melakukan pengkajian mendalam terkait teknis pelayanan agar tidak memicu gesekan atau kerusuhan di antara sesama penyedia jasa transportasi.
Melalui RDP ini, DPRD Kota Tarakan berharap pihak otoritas bandara dapat merumuskan regulasi yang lebih adil dan humanis agar seluruh penyedia jasa transportasi di lingkungan bandara dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut.(*/mt)
Discussion about this post