TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2025 melakukan aksi turun lapangan ke sejumlah titik pembangunan di Kota Tarakan, Selasa (14/4/26).
Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa realisasi anggaran tahun lalu telah berjalan sesuai target dan spesifikasi yang direncanakan.
Hadir dalam monitoring tersebut anggota Pansus lintas komisi, di antaranya H. Yancong, Jufri Budiman, Adi Nata Kusuma, Komaruddin, serta Dr. Syamsuddin Arfah.
Rombongan meninjau berbagai proyek vital, mulai dari drainase perkotaan, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur jalan penghubung.
Anggota Pansus LKPj, Syamsuddin Arfah, memberikan catatan khusus terhadap pengerjaan fisik yang sedang berjalan maupun yang telah rampung.
Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus berbanding lurus dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.
”Kita tidak ingin pembangunan ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran. Kualitas harus menjadi harga mati. Misalnya pada sarana pendidikan di SMAN 2 dan SMAN 3, spesifikasi barang harus yang terbaik agar masa pakainya lama dan tidak membebani daerah dengan biaya perawatan yang muncul terlalu dini,” ujar Syamsuddin.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi pengerjaan drainase di Jalan Gajah Mada agar sinkron dengan masterplan banjir Kota Tarakan.
Syamsuddin mendorong Komisi III untuk melakukan pengawasan lebih teknis agar aliran air tidak justru menimbulkan masalah baru bagi warga sekitar.
Meski memberikan kritik konstruktif, Syamsuddin Arfah juga memberikan apresiasi terhadap proyek yang menunjukkan hasil maksimal. Salah satunya adalah Gedung BINDA Tarakan yang sudah rampung 100 persen dengan kualitas memuaskan.
Terkait sektor ekonomi dan konektivitas, legislator PKS ini mendesak percepatan penyelesaian sisa 5 kilometer jalan untuk membuka akses ekonomi masyarakat.
Selain itu, mendorong Pemprov Kaltara agar lebih gesit menjemput bola ke pemerintah pusat dalam hal pendanaan.
”Kaltara ini punya potensi perikanan luar biasa. Balai benih udang di Binalatung ini strategis, maka skema pendanaannya harus dikejar secara proaktif agar segera beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh para petambak kita,” tambah Syamsuddin.
Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kaltara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kaltara.(**)
Discussion about this post