TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Harapan masyarakat Sembakung untuk memiliki akses jalan yang layak kembali menguat. DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan akan mengawal pembangunan Jalan Sembakung–Kabupaten Tana Tidung (KTT) agar masuk dalam prioritas pendanaan pemerintah pusat pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap, Selasa (28/7). Dalam forum itu, masyarakat menyampaikan langsung kondisi di lapangan, termasuk upaya mandiri yang telah mereka lakukan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, mengungkapkan bahwa masyarakat telah membuka badan jalan sepanjang 11,5 kilometer dari total rencana 19,5 kilometer.
“Ini bukti keseriusan masyarakat. Mereka tidak hanya menunggu, tapi sudah bergerak. Tinggal bagaimana pemerintah hadir untuk melanjutkan hingga jalan ini benar-benar bisa digunakan,” ujarnya.
DPRD Kaltara pun tidak tinggal diam. Melalui koordinasi dengan DPUPR-Perkim Kaltara, usulan pembangunan jalan ini telah dibawa ke Kementerian Pekerjaan Umum. Dari hasil audiensi, terdapat peluang alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar untuk wilayah 3T di Kaltara pada 2027.
Menurut Muddain, sebagian anggaran tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk membuka akses Sembakung–KTT yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Infrastruktur jalan ini sangat penting, bukan hanya untuk mobilitas, tetapi juga membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan pelayanan dasar,” tegasnya.
Tak hanya soal jalan, masyarakat juga mengusulkan pengembangan transmigrasi lokal di kawasan tersebut. DPRD menilai langkah ini sejalan dengan rencana menjadikan Sembakung sebagai salah satu sentra ketahanan pangan di Kaltara.
Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan, terutama karena sebagian wilayah berstatus hutan produksi. Untuk itu, DPRD mendorong percepatan proses perizinan agar lahan dapat dimanfaatkan secara legal.
“Kami sudah melibatkan Dinas Kehutanan. Harapannya, kelompok tani yang ada bisa segera mengurus izin agar pengelolaan lahan berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Swadaya Percepatan Pembangunan Desa Atap, Samsun S Abjiah, menegaskan bahwa masyarakat tidak akan berhenti mendorong pembangunan jalan tersebut.
Menurutnya, akses jalan akan membawa perubahan besar, mulai dari memangkas waktu tempuh hingga membuka peluang ekonomi baru.
“Sekarang perjalanan bisa 9 sampai 10 jam. Kalau jalan ini selesai, bisa dipangkas jadi 4 hingga 5 jam. Ini sangat berarti bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, akses jalan juga dinilai penting saat banjir melanda wilayah Sembakung. Dengan adanya jalur alternatif, aktivitas masyarakat diharapkan tetap berjalan meski kondisi alam tidak bersahabat.
“Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal keselamatan, ekonomi, dan masa depan masyarakat,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post