TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kaltara.
Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan langsung Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, yang turun ke lapangan untuk meninjau kondisi hutan dan lahan di kawasan Kilo 9 hingga Kilo 12, Tanjung Selor, pada Rabu (16/9/26).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan setelah hujan deras mengguyur wilayah Tanjung Selor pada malam sebelumnya.
”Saya ingin memastikan langsung bahwa api sudah tidak ada dan tidak berasap lagi. Setelah hujan deras semalam, saya cek ke lokasi untuk memastikan titik api benar-benar padam, sehingga petugas BPBD tidak perlu turun lagi ke daerah tersebut,” ujar Achmad Djufrie usai peninjauan.
Berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, titik api di kawasan tersebut memang sudah padam, meski lahan terlihat hangus dan kondisi tanah menjadi licin berlumpur.
Lokasi tersebut diketahui sebagian merupakan kawasan tanah gambut yang rawan terbakar, dan titik api sempat mendekati pemukiman warga sebelum akhirnya padam terbantu guyuran hujan.
Selain di kawasan Kilo, Achmad Djufrie mengungkapkan terdapat beberapa titik api lain di wilayah Bulungan, seperti di daerah Pimping dan Sekatak (Sajau), meski skalanya relatif lebih kecil namun tetap merayap karena kondisi rumput yang kering.
Terkait dukungan kelembagaan, Ketua DPRD Kaltara menegaskan pihak legislatif terus memantau dan mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan para petugas di lapangan.
Ia meminta agar alasan efisiensi anggaran tidak mengorbankan keselamatan dan kelengkapan fasilitas pemadaman.
”Kami di DPRD terus memantau agar petugas lapangan terkover dengan baik. Jangan sampai ada alasan efisiensi lalu upaya bantuan terhambat, padahal ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kelayakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun relawan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengucurkan anggaran khusus untuk pemenuhan standar operasional, seperti pakaian dan sepatu tahan panas.
”Petugas harus dibekali peralatan yang sesuai standar pemadaman. Jangan sampai pakai sepatu biasa yang bisa meleleh saat memadamkan api. Itu justru membahayakan keselamatan petugas,” tambahnya.
Menghadapi musim panas yang masih berlangsung, Achmad Djufrie mengimbau seluruh masyarakat agar tidak coba-coba membuka lahan dengan cara membakar. Cuaca panas dan angin kencang berpotensi membuat kobaran api cepat merambat dan merugikan banyak pihak.
Tak hanya mengimbau, ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang sengaja maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran lahan.
”Pasti ada pelakunya. Kalau ada pemilik lahan yang berani menebang tapi tidak mau menjaga lahannya hingga terbakar, aparat harus tegas. Bisa dikenakan pasal kelalaian karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post