TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah strategis dalam menjaga integritas dan soliditas organisasi.
Selama dua hari, pada 24–25 Oktober 2026, PKS Kaltara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegakan Disiplin Partai yang berlangsung khidmat dan interaktif di Tarakan.
Agenda ini diselenggarakan untuk menyamakan standar penegakan disiplin, menanamkan kepatuhan nilai-nilai syariat, serta memperkuat budaya integritas kader tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk pelanggaran.
Sebanyak kurang lebih 50 peserta yang merupakan perwakilan Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) terdiri dari unsur DPD, Dewan Etik Daerah (DED), dan Badan Penegakan Disiplin dan Kehormatan Partai (BKAP) PKS se-Kaltara hadir mengikuti jalannya Bimtek.
Acara resmi dibuka dengan melantunkan ayat suci Al-Qur’an dan doa yang dipimpin K.H. Marzuk Harun.
Dalam sambutan pembukanya, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Kalimantan Utara, Agus Winarno, menegaskan bahwa kedisiplinan dan moralitas merupakan pilar utama kehormatan partai.
“Kedisiplinan dan integritas adalah fondasi utama kader. Dewan Syariah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan partai serta memastikan setiap langkah organisasi selaras dengan nilai-nilai syariat,” ujar Agus Winarno menekankan.
Penegasan senada disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) DPP PKS, Dr. K.H. Muslih Abdul Karim. Dalam arahannya, beliau mengingatkan seluruh peserta untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab dalam berorganisasi.
“Disiplin dalam ibadah dan amanah organisasi harus berjalan beriringan. Kader partai dituntut senantiasa mengedepankan kerendahan hati dan memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang tulus,” tutur Dr. K.H. Muslih Abdul Karim.
Sementara itu, Sekretaris DSP PKS, K.H. Mahmud Mahfudz, memaparkan materi secara komprehensif terkait landasan hukum, mekanisme peradilan internal, hingga batas-batas tegas antara disiplin syariat, disiplin organisasi, dan kode etik partai.
Ia menggarisbawahi komitmen kuat PKS dalam mempertahankan reputasi bersih (zero case), baik di tingkat fungsionaris maupun pejabat publik.
“PKS menjunjung tinggi mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berjenjang. Masalah-masalah internal, termasuk dinamika keluarga kader, diupayakan selesai melalui mediasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke Majelis Penegakan Disiplin Partai (MPDP). Ketaatan terhadap kepemimpinan dan kesepakatan syuro adalah prinsip mutlak yang menjaga soliditas partai,” jelas K.H. Mahmud Mahfudz.
Tidak hanya berisi pemaparan materi satu arah, agenda Bimtek ini juga diwarnai diskusi interaktif yang dinamis. Para peserta membahas berbagai topik krusial, mulai dari tata cara penanganan persoalan internal organisasi, tata kelola dana kepartaian yang akuntabel, hingga mekanisme perlindungan bagi keluarga kader.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman teknis mengenai Alur Penegakan Disiplin dan Sistem Peradilan Internal Terpadu PKS guna memastikan seluruh struktur partai di tingkat daerah memiliki pemahaman dan standar operasional yang seragam.(**)
Discussion about this post